Sementara itu, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menyita aset terkait kasus Jiwasraya sebesar Rp18,4 triliun. Nilai ini tentu lebih tinggi dari nilai kerugian investasi Jiwasraya yang ditetapkan BPK Rp16,8 triliun.
Sedangkan Laporan keuangan Jiwasraya di 2019 menunjukkan, kewajiban asuransi warisan Belanda bernama Nederlandsch Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij van 1859 ini mencapai Rp52,72 triliun.
Jumlahnya memang berkurang dari tahun sebelumnya Rp53,31 triliun. Tapi kewajiban utang klaim mencapai Rp13,08 triliun, bengkak dari Desember 2018 yakni Rp4,75 triliun.
Pemerintah pun berencana membantu menyelamatkan Jiwasraya. Anggaran buat Jiwasraya ditetapkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI alias Bahana, Holding BUMN Penjaminan dan Perasuransian.
Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Sri Mulyani menyebutkan pemerintah menyiapkan bantuan kepada BUMN sebesar Rp37,38 triliun. Salah satunya akan dialokasikan untuk membantu Jiwasraya.
Baca juga: Sri Mulyani Nyatakan Indonesia Masuk Resesi Pada Kuarta III 2020
Dana alokasi bantuan untuk Jiwasraya totalnya mencapai Rp22 triliun, dimana PMN ini sendiri akan diberikan bertahap. Tahun 2021 sebesar Rp 12 triliun dan tahun berikutnya Rp10 triliun.
Nantinya, gelontoran dana akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru, yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni BPUI.
"BPUI ada hubungannya tentu dengan penanganan masalah (dana nasabah) Jiwasraya," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (15/9/2020). (rizal/ys)
.jpg)
