JAKARTA - Isi paket bantuan sosial (Bansos) yang dibagikan pada masyarakat yang terdampak pageblug virus corona atau Covid-19 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi kebutuhan warga.
Hal itu disampaikan peneliti Perkumpulan Inisiatif yang tergabung dalam koalisi Pemantau Bansos Jakarta, Ari Nurman, Jumat (2/20/2020)
Ari menyebut, dari hasil monitoring dan evaluasi koalisi ditemukan bahwa jenis atau isi paket bansos tidak sesuai kebutuhan pandemi. Sebab, selama ini paket bansos yang diberikan lebih kepada bahan kebutuhan pokok sehari-hari.
"Isinya itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pandemi. Jadi minimal, untuk sanitasi, ternyata hanya mendapat satu sabun mandi, itu untuk satu masa bansos, dan itu dipakai untuk satu keluarga, terus terang enggak cukup," kata Ari dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (2/10/2020).
Dirinya juga menemukan fakta bahwa menurut warga, isi paket bansos minim asupan gizi untuk memperkuat imunitas tubuh. Sebab, isi paket bansos lebih berbentuk karbohidrat, lemak, dan sedikit protein tanpa nutrisi.
Bahkan, multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh tidak disertakan dalam paket bansos yang diberikan pada warga. Padahal multivitamin dinilai sebagai salah satu kebutuhan warga di tengah pandemi Covid-19.
"Karena yang diberikan itu bentuknya karbohidrat, lemak, dan sedikit protein, tanpa nutrien, minimal ada vitamin gitu, ini enggak," tuturnya.
Tidak hanya itu, koalisi juga menemukan bahwa sebagian besar bansos sedikit jumlahnya. Dari hasil temuan koalisi, sebanyak 80 persen penerima menyatakan jika bansos yang mereka terima habis dalam waktu kurang dari seminggu.
Oleh karena itu, Ari mengusulkan agar pemerintah pusat maupun Pemprov DKI untuk mengevaluasi pemberian bansos ini. Terlebih, dari hasil temuan koalisi, warga juga lebih membutuhkan uang tunai dibanding paket bantuan sosial.
"Bantuan tidak disalurkan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk cash, transfer ke rekening penerima seperti halnya praktek PKH (Program Keluarga Harapan) dan beberapa program perlindungan sosial lainnya," ujar dia.
"Jika bantuan masih dalam bentuk barang, sebaiknya perlu diatur ulang skema penyalurannya yang dirasa lebih cepat, efektif, dan rendah risiko," kata Ari menambahkan.
