POSKOTA.CO.ID – Pemerintah akan terus melakukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, salah satunya melalui digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan dana bansos tersalurkan tepat sasaran.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir dirinya melihat bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar.
Baca Juga: Ditanya soal Revisi UU Pilkada, Begini Jawaban Luhut Binsar Pandjaitan
“Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut dalam keterangannya, Sabtu, 8 Februari 2025.
Selain itu, dia menjelaskan adanya sejumlah faktor yang turut mempengaruhi efektivitas penyaluran bansos pemerintah tersebut.
"Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” jelasnya.
Untuk memperbaikinya, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Yakni sistem yang mengintegrasikan 3 pangkalan data utama.
Baca Juga: Wacana BBM Subsidi Dibatasi, Pengamat Indef: Drama Luhut Binsar Pandjaitan
Yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Dia menambahkan, integras data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan akurasi data penerima bansos.
.png)
