POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal jika gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap cair.
Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran untuk gaji ke-13 dan THR untuk ASN sudah disiapkan, namun ia tak memberikan rincian terkait anggaran tersebut.
Menteri Keuangan meminta agar publik menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan pemberian tunjangan ini.
“Tunggu aja ya, prosesnya ya diproses saja. Insya Allah,” kata Sri Mulyani.
Gaji ke-13 dan THR Dipastikan Cair
Sebelum ada informasi dari Kemenkeu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pencairan gaji ke-13 dan THR untuk ASN sedang disiapkan.
“Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” ucap Airlangga.
Namun ia enggak berkomentar terkait detail dari pemberian gaji ke-13 untuk ASN, sebab hal tersebut merupakan ranah Kemenkeu.
“Nanti itu tanya ke Menteri Keuangan, persiapan sudah ada yah,” kata Airlangga.
Baca Juga: ASN Golongan Ini Tak Dapat THR dan Gaji ke-13 di Tahun 2025, Cek Siapa Saja yang Berhak
Semula wacana penghapusan gaji ke-13 dan THR ini berhembus di media sosial yang menyebutkan jika pemerintah berencana akan menghapus THR dan gaji ke-13 ASN di tahun 2025.
Kabar itu senada dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang di instruksiin Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02.2025.
Dalam kebijakannya, Prabowo meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas Rp306,69 triliun.
Kemudian rincian anggaran kementerian atau lembaga diminta untuk melakukan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Baca Juga: Benarkah Penghapusan Gaji ke-13 dan 14 akan Dilakukan Pemerintah? Begini Respon dari Kemenkeu
Lalu, dalam keterangannya Menteri Keuangan menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Lebih lanjut, disebutkan juga rencana efisiensi ini tidak termasuk dengan belanja pegawai dan bantuan sosial.