POSKOTA.CO.ID – Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP Anda sudah diverifikasi sebagai penerima saldo dana Rp2.400.000 dari subsidi Bansos PKH 2024.
Sebelum disalurkan, pemerintah harus melakukan proses validasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak menerima bantuan sosial (bansos).
Dari hasil verifikasi tersebut, data penerima yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak atas Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun.
Bantuan ini diberikan sebagai dukungan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dan kondisi ekonomi rentan.
Selain itu, data Kartu Keluarga (KK) juga telah melalui tahap verifikasi sebagai syarat utama untuk menerima bansos.
Program PKH ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat.
Tahapan Penyaluran PKH
Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap. Jika disalurkan setiap dua bulan, maka KPM akan menerima bantuan sebanyak enam kali dalam setahun.
Sementara, jika penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali, bantuan diberikan empat kali dalam setahun.
Dana ini disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bekerja sama dengan bank Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Untuk wilayah terpencil atau yang tidak memiliki akses perbankan (daerah 3T: Terdepan, Terluar, Tertinggal), bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia menggunakan jaringan kantor pos.
Jadwal Penyaluran Bansos PKH 2024
Berikut jadwal penyaluran berdasarkan frekuensi pencairan:
Penyaluran Tiga Bulan Sekali:
- Januari-Maret 2024
- April-Juni 2024
- Juli-September 2024
- Oktober-Desember 2024
Penyaluran Dua Bulan Sekali:
- Januari-Februari 2024
- Maret-April 2024
- Mei-Juni 2024
- Juli-Agustus 2024
- September-Oktober 2024
- November-Desember 2024
Rincian Dana Bantuan
Total bantuan PKH sebesar Rp2.400.000 per tahun ditujukan bagi komponen penyandang disabilitas dan lansia.
Jika bantuan disalurkan setiap dua bulan, maka besaran yang diterima adalah Rp400.000, sedangkan jika disalurkan setiap tiga bulan, besarnya adalah Rp600.000 per tahap.
Selain itu, penerima bantuan lainnya juga mendapat alokasi dana sesuai dengan kategori masing-masing:
- Ibu Hamil dan Anak Usia Dini: Rp250.000 per bulan, Rp500.000 setiap dua bulan, Rp750.000 per tiga bulan (total Rp3.000.000 per tahun).
- Siswa SD: Rp75.000 per bulan atau Rp150.000 setiap dua bulan, Rp225.000 per tiga bulan (total Rp900.000 per tahun).
- Siswa SMP: Rp125.000 per bulan atau Rp250.000 setiap dua bulan, Rp375.000 per tiga bulan (total Rp1.500.000 per tahun).
- Siswa SMA: Rp166.666 per bulan atau Rp333.333 setiap dua bulan, Rp500.000 per tiga bulan, (total Rp2.000.000 per tahun).
- Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat: Rp200.000 per bulan atau Rp400.000, setiap dua bulan, Rp600.000 setiap tiga bulan (total Rp2.400.000 per tahun).
Kriteria Penerima PKH Tahun 2024
Untuk menjadi penerima PKH, warga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:
- Warga Negara Indonesia dengan KTP elektronik dan NIK terdaftar.
- Tercatat sebagai keluarga miskin di wilayah tempat tinggalnya.
- Bukan ASN, TNI, atau Polri.
- Tidak pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, subsidi gaji, atau insentif Kartu Prakerja.
- Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Cara Cek Status Penerima Bansos PKH
Bagi yang ingin mengecek status sebagai penerima bansos PKH, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id melalui perangkat Anda.
- Masukkan data sesuai alamat KTP, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
- Isi nama lengkap sesuai dengan KTP Anda.
- Masukkan kode captcha yang ditampilkan untuk verifikasi.
- Klik tombol "Cari Data".
Jika data Anda sesuai, maka akan muncul informasi mengenai status penerima bansos, periode pencairan, serta keterangan lainnya.
Itulah informasi mengenai saldo dana bansos Rp2.400.000 melalui subsidi PKH 2024 untuk para pemilik NIK E-KTP terdaftar. Semoga bermanfaat.
DISCLAIMER: Artikel ini tidak ditujukan pada seluruh pembaca Poskota.co.id, melainkan para penerima bantuan sosial dari pemerintah yang terdaftar.
Adapun proses penetapan hingga pencairan, hanya diketahui oleh pemerintah dan tidak disebarluaskan.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.