POSKOTA.CO.ID - Pemerintah tengah mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui survei yang dilakukan oleh pendamping sosial.
Survei ini ditujukan untuk memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima saldo dana Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Dalam prosesnya, para pendamping sosial akan turun langsung ke lapangan membawa formulir yang telah disediakan oleh Dinas Sosial di masing-masing daerah.
Formulir CKPM PKH
Formulir yang dibawa tersebut bernama formulir kuioner CKPM PKH.
CKPM PKH ini merupakan singakat cCalon keluarga penerima manfaat PKH untuk KPM sembako atau BPNT.
Ada juga formulir bagi peserta PKH belum terima bantuan sosial sembako. Di bagian bawah formulir tersebut tertulis NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari calon KPM.
Jadi nanti NIK KPM ditulis beserta nama CKPM-nya.
Daftar Pertanyaan Survei
Berikut adalah poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam Formulir Kuisioner Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) PKH, seperti dikutip dari kanal YouTube Pendamping Sosial.
1. Apakah Memiliki Tempat Berteduh Tetap?
Petugas akan menanyakan apakah KPM memiliki tempat tinggal yang tetap untuk berlindung sehari-hari.
Bagi mereka yang masih berpindah-pindah tempat seperti tinggal di rumah kontrakan, kost, atau menumpang, akan ditandai dalam survei ini dengan pilihan "ya" atau "tidak".
2. Apakah Kepala Keluarga Masih Bekerja?
Survei juga akan mencatat apakah kepala keluarga atau pengurus rumah tangga masih aktif bekerja. Jawaban tersedia dengan opsi "ya" atau "tidak".
3. Apakah Pengeluaran Pangan Lebih dari 50% dari Total Pengeluaran?
Petugas akan memverifikasi apakah lebih dari setengah pendapatan keluarga dihabiskan untuk kebutuhan pangan.
Ini menggambarkan tingkat kerentanan ekonomi, terutama jika pengeluaran untuk makanan melebihi kebutuhan lain.
4. Apakah Tempat Tinggal Berlantai Tanah atau Plesteran?
Kondisi rumah juga menjadi indikator penting, di mana pendamping sosial akan mencatat apakah mayoritas lantai tempat tinggal berupa tanah atau sudah diplester.
5. Apakah Memiliki Fasilitas MCK Sendiri?
Ketersediaan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) menjadi salah satu indikator kesejahteraan.
Petugas akan memeriksa apakah keluarga memiliki fasilitas MCK pribadi atau harus berbagi dengan tetangga.
6. Apakah Tinggal Bersama Keluarga Lain?
Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam satu rumah terdapat lebih dari satu kepala keluarga (KK), misalnya tinggal bersama saudara atau orang tua yang sudah berkeluarga.
7. Apakah Pernah Kekurangan Makan dalam Sebulan Terakhir?
Petugas juga akan menanyakan apakah dalam sebulan terakhir keluarga tersebut pernah mengalami kekhawatiran atau bahkan kekurangan makanan.
8. Apakah Ada Pengeluaran untuk Pakaian dalam Setahun Terakhir?
Survei akan mencatat apakah KPM pernah mengalokasikan anggaran untuk membeli pakaian atau kebutuhan sandang lainnya dalam setahun terakhir.
9. Apakah Tempat Tinggal Berdinding Bambu, Gawat, atau Kayu?
Kondisi dinding rumah menjadi salah satu penanda tingkat kesejahteraan. Petugas akan mencatat apakah mayoritas dinding rumah terbuat dari bahan tradisional seperti bambu atau kayu.
10. Apakah Sumber Penerangan dari Listrik PLN 450 Watt atau Bukan?
Terakhir, petugas akan memeriksa sumber penerangan rumah tangga, apakah menggunakan listrik PLN dengan daya 450 watt atau justru tidak menggunakan listrik sama sekali.
Tujuan Survei
Hasil dari survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah calon penerima bantuan layak mendapatkan bantuan PKH atau BPNT.
Semua informasi yang dikumpulkan akan sangat berguna dalam memvalidasi data penerima bansos agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Jadi, bagi Anda yang terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial, siapkan informasi yang diperlukan karena pendamping sosial akan segera melakukan kunjungan ke rumah Anda.
Itulah informasi mengenai daftar pertanyaan yang akan diajukan petugas pendamping sosial saat melakukan survei kepada calon KPM PKH dan BPNT baru. Semoga bermanfaat.
DISCLAIMER: Artikel ini tidak ditujukan pada seluruh pembaca Poskota.co.id, melainkan para penerima bantuan sosial dari pemerintah yang terdaftar, atau mereka yang berhak untuk menerima bantuan sosial.
Adapun proses penetapan hingga pencairan, hanya diketahui oleh pemerintah dan tidak disebarluaskan.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.