Sekarang lagi ramai bagi-bagi kursi. Jelang tahun ajaran baru, bagi-bagi kursi sekolah SD, SMP dan SMA karena sistem zonasi diberlakukan sehingga perlu pembagian kuota.
Jumlah kursi harus dibagi sesuai porsinya agar memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat. Sementara kita tahu sistem zonasi banyak parameternya, di antaranya jarak rumah siswa dengan sekolah.
"Intinya zonasi diterapkan untuk memberikan rasa keadilan dunia pendidikan kepada masyarakat, utamanya kelas ekonomi lemah," kata Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan Yudi.
"Kami merasa tersanjung sebagai warga ekonomi lemah, masih diperhatikan. Meski sistem zonasi masih banyak yang perlu dibenahi," kata Yudi.
"Coba kalau dekat rumah ada sekolah SMP, SMA negeri bagus, tetapi karena kalah bersaing, dapat sekolah yang jauh, akhirnya biaya menjadi makin mahal," ujar Heri.
"Soal bagi-bagi kursi juga juga ramai diperbincangkan publik, tapi nggak ada kaitan dengan kursi sekolah," kata Yudi.
"Saya dapat menebak. Itu soal bagi-bagi kursi komisaris BUMN kan?," kata Heri.
"Menurut saya sih wajar-wajar saja jelang pemerintahan baru, adanya pergantian posisi jabatan, termasuk komisaris dan direksi BUMN. Boleh jadi waktunya juga untuk tour of duty," ujar mas Bro.
"Hal biasa dari dulu juga begitu. Yang perlu dikritisi, jika sosok yang ditempatkan tidak memiliki kapabilitas di bidangnya, asal menempatkan saja sebagai balas jasa politik," kata Yudi.
"Iya itu yang diperbincangkan karena figur yang ditempatkan, sementara ini yang terpantau adalah kader partai pemenang pilpres," sela Heri.
"Mungkin sekarang kader partai, esok lusa, kaum profesional yang menjadi direksi BUMN," kata Yudi.
"Kaum profesional bisa berasal dari mana saja. Bisa murni dari kader partai, simpatisan partai, relasi partai atau pun kenalan partai. Ini jika mau dikait-kaitkan dengan kedekatan person profesional dengan partai," kata mas Bro.
"Siapa pun yang penting memiliki kualifikasi mumpuni untuk membawa kemajuan BUMN demi kemakmuran rakyat," urai Heri. (Joko Lestari)