Pengamat: Masifnya Intervensi Oligarki Memporak-porandakan Demokrasi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum NETFID Indonesia Muhammad Afit Khomsani mengatakan, kerja-kerja elit politik menjadikan Indonesia berada dalam situasi ‘militan demokrasi’. Dan ini bukan sesuatu yang membanggakan.

“Dimana kita menggunakan instrumen-instrumen demokrasi, institusi-institusi demokrasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang tidak demokratis,“ kata Afit saat dihubungi, Kamis (22/11/2023). 

Afit menjelaskan, bentuk oligarki hari ini sangat berbeda dengan yang dulu. “karakter oligarki dulu dan sekarang sudah berevolusi, beda. Dulu oligarki mendorong, sekarang oligarki masuk dan tampil dalam kontestasi elektoral kita.”

Maka dari itu, masyarakat bisa menilai sendiri apakah Luber Jurdil masih relevan sebagai tujuan dan  dasar dari penyelenggaraan pemilu atau sebagai jargon belaka. 

“Iya pemilu Langsung Umum. tetapi apakah Bebas, Rahasia, Jujur atau Adil, karena ada dugaan potensi intervensi dari kekuasaan yang sangat ada, potensi ada di situ.”  jelas Afit. 

Pemerintah seringkali menggembar-gemborkan bahwa ASN, TNI-Polri dan sebagainya harus netral.  Tetapi keterlibatan dalam kontestasi hari ini ada potensi conflict of interest didalamnya. 

“Dan saya rasa kaitan oligarki hari ini memang kita tidak bisa lepas,” tandas Afit. 

Dengan masifnya kerja-kerja oligarki memporakporandakan demokrasi, selalu ada harapan bagi penyelenggara Pemilu untuk menjalankan marwahnya. Aditya yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Algoritma ini mengatakan,  Bawaslu secara fungsi harus mampu melakukan pengawasan, secara aktif. Kalo saat ini pasif karena aturannya begitu dan mereka berlindung dari sisi aturan sehingga menjadi pasif. 

“Yang kita butuhkan adalah (Bawaslu) yang aktif dan progresif untuk melakukan pengawasan,” tegas Aditya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana menambahkan, tantangan pemilu di Indonesia soal manipulasi dan malpraktek yang sudah merajalela.