POSKOTA.CO.ID - Pernyataan tentang Tiongkok datang dari Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida saat di Amerika Serikat.
Hal ini menimbulkan reaksi global.
Fumio Kishida menjustifikasi program militer pemerintah Jepang dan mengklaim bahwa tantangan terpenting bagi Jepang dan AS adalah Tiongkok.
Rusia menuding Fumio Kishida melayani kebijakan dan agenda Amerika Serikat usai dia mengeluarkan pernyataan.
Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dalam beberapa tahun terakhir memulai upaya ekstensif untuk memiliki militer yang kuat dan hadir di berbagai bidang militerisme Amerika Serikat di kawasan dan internasional. Demikian dikutip dari Irib pada Minggu (15/1/2023).
Padahal konstitusi Jepang tidak mengizinkan semacam itu kepada pemerintah negara ini.
Partai yang berkuasa dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat memperoleh dukungan lebih dari 50 persen warga Jepang untuk mengubah pasal-pasal konstitusi tersebut.
Karena itu pemerintah Jepang membutuhkan dukungan Amerika Serikat di satu sisi untuk mengimplementasikan rencananya di bidang militerisasi dan berbagai alasan untuk membenarkannya di sisi lain.
Dalam hal ini, para negarawan Jepang selalu menyebut Korea Utara dan Tiongkok sebagai ancaman regional terhadap Jepang.
Kebijakan Amerika Serikat berubah arah menjadi penguatan kehadiran militer di Asia Timur untuk menahan Tiongkok sejak kepresidenan Barack Obama. Amerika Serikat terus memfokuskan rencana militernya itu terutama di kawasan tersebut.
Karena itu pemerintah Jepang sedang mencari peluang untuk memiliki militer kuat, bergerak ke arah penguatan kekuatan militernya dengan mengubah undang-undang terkait Organisasi Pertahanan Diri menjadi Kementerian Pertahanan.
Namun pada saat yang sama rakyat Jepang tidak mau mengubah konstitusi negara karena khawatir tentang konsekuensi dari pendekatan tersebut.
Mereka cemas pemerintah Jepang mengadopsi kebijakan kolonial di masa lalu yang akan menyeret negara tersebut ke dalam perang yang mencakup semua kawasan. ***