JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta telah membuka kembali posko aduan bagi warga Jakarta di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, sehari setelah dirinya dilantik, pada Selasa 18 Oktober 2022 lalu.
Namun, setelah dibukanya posko aduan untuk warga tersebut, Heru telah mendapat aduan dari salah satu petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) dijadikan sopir dan asisten rumah tangga (ART) pribadi oleh seorang lurah.
Hal ini pun disampailan Heru saat memberikan arahan kepada seluruh lurah, camat, wali kota, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 18 Oktober 2022.
Mantan Walikota Jakarta Utara ini pun mengungkapkan, penyelewengan itu terjadi sejak 2016. Heru mendengarnya langsung dari petugas PPSU yang dijadikan sopir dan ART oleh sang lurah tersebut.
"Saya enggak ingin menyebutkan lurahnya. Yang mengadu ini petugas PPSU-nya. (Saat itu) saya panggil lurahnya ke kantor," ucap Heru.
Menanggapi hal itu, Heru lantas menegur lurah tersebut. Kepada Heru, lurah itu akhirnya mengaku ada dua petugas PPSU yang mengurus rumahnya dan satu petugas PPSU yang menjadi sopir pribadinya.
"Jadi, lurahnya itu, bayangkan, (petugas PPSU) yang mengurusi di rumahnya dua orang, jadi sopirnya satu (petugas PPSU), ya kurang dong (jumlah petugas PPSU di kelurahan)," tuturnya.
Maka dari itu, Kepala Sekretariat Negara ini menegaskan bahwa jangan ada lagi PPSU yang bekerja tak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebab, kata Heru, petugas PPSU harus bekerja berdasarkan kontrak.
Ia juga meminta dengan tegas nasib petugas PPSU itu agar tak ditiru oleh lurah lainnya.
Ditegaskan Heru, pasukan oranye atau PPSU bertugas menyelesaikan permasalahan terkait prasarana dan sarana umum, bukan jadi sopir pejabat setempat.
"PPSU jangan jadi staf bapak. Mohon maaf jangan jadi driver, suka bawain koran, nanti kan saya keliling kelurahan," ucapnya.
Namun demikian, Heru tak mau menyebut lurah daerah mana yang tega menjadikan petugas PPSU sebagai supir pribadinya hingga ART.
Selain itu, ketika sudah dibukanya posko aduan di Pendopo Balai Kota DKI, ada salah orang yang bernama Eni Susilawati, warga Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat mengadukan dirinya di posko aduan terkait saluran air di kediamannya yang sengaja disumbat oleh tetangganya.
"Itu tanah baru kami beli, jadi kami enggak tahu riwayatnya. Tahu-tahu, (saluran air) kami sudah dimampetin sama mereka (tetangga)," kata Eni di Pendopo Balai Kota DKI.
Dalam aduan tersebut, Eni pun mengaku tak mengetahui secara pasti alasan tetangganya menyumbat saluran di kediamannya tersebut.
Eni juga mengakui sebelumnya telah bermusyawarah dengan tetangganya. Namun, musyawarah tersebut tak menemui titik terang.
"Sebenarnya kami sudah lapor ke RT, belum ada solusi ya. Kami enggak bisa nunggu lama karena itu aliran air kami pakai setiap harinya," ucap Eni.
Eni mengungkapkan, setelah dirinya membuat laporan di Balai Kota, Pemerintah DKI berjanji segera menindaklanjutinya dan meninjau kediamannya.
"Mereka (Pemprov DKI) akan meninjau lokasi sekitar segera. Mereka akan menindaklanjuti," tutup Eni.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI telah merekap selama tiga hari posko aduan warga jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang dimulai dari selasa 18 Oktober hingga Kamis 20 Oktober 2022 kemarin.
Dimana selama tiga hari posko aduan tersebut di buka, sebanyak 83 orang telah mengadu terkait permasalahannya secara langsung.
"Dan total dari selama tiga hari kurang lebih sekitar 83 orang," pungkas Andriansyah.
Sebagaimana diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka kembali posko pengaduan warga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat yang dimulai pada Selasa, 18 Oktober 2022 lalu.
Kebijakan Posko pengaduan warga ini pun dulu juga pernah diterapkan pada era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan juga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Aldi)