ADVERTISEMENT

Komitmen Nasional

Senin, 26 September 2022 06:00 WIB

Share

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“STOP upaya dan beragam rekayasa yang mengarah kepada pembohongan publik dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.” - Harmoko
 
Masyarakat sering terkesima menyaksikan komentar dan pernyataan sejumlah elite politik, yang kadang tanpa sadar dapat membawa kepada situasi semakin rumit.

Tidak jarang pernyataan yang dilemparkan lebih diwarnai dengan ego kelompoknya, partainya dalam menyikapi situasi, ketimbang menonjolkan komitmennya membangun bangsa dan negara.

Situasi seperti ini dapat membawa perbedaan yang semakin tajam, lebih-lebih jika sudah menyinggung ranah pribadi, privacy dan histori kepemimpinan nasional.

Ada kecenderungan membandingkan masa lalu dan sekarang. Ini sah-sah saja sebagai bagian dari evaluasi, bagaimana kemajuan yang dicapai pemerintah yang ada sekarang dengan yang dulu. Tujuannya tentu memberikan informasi kepada publik tentang keberhasilan dan kekurangan masa lalu dan sekarang.

Bagaimana pencapaian pemerintahan yang sekarang, itulah yang hendaknya dievaluasi secara bijak, kemudian meresponnya dengan sikap penuh legowo.

Menekankan pada evaluasi masa lalu sepertinya bukan hal yang tepat, boleh jadi kontekstual, tetapi sangat tidak aktual. Masa lalu telah kita tinggalkan dengan memasuki periode yang sekarang, ini yang nyata di depan kita.

Periode sekarang adalah melanjutkan masa lalu guna memperbaiki kekurangan, melanjutkan yang baik, menciptakan hal baru yang lebih baik lagi demi kemajuan bangsa dan negara ini.

Dengan terus menerus mempertentangkan masa lalu dan sekarang, membelah dukungan dengan semakin mengkristalkan kubu yang bersimpang jalan, pro dan kontra, tak ubahnya mendidik masyarakat menjaga jarak komunikasi sosialnya.

Merespons setiap kritikan dengan senantiasa membandingkan masa lalu lebih buruk, bukanlah sebuah penyelesaian, tetapi mengesankan alergi terhadap kritik perbaikan. Stagnan saja, pertanda belum ada progress, apalagi kemunduran.

Beda tafsir soal keberhasilan dan prestasi pemerintahan sekarang, biarlah menjadi catatan tersendiri. Rakyat tentu yang lebih bisa merasakan, ketimbang penilaian.

Yang dibutuhkan sekarang dan apa yang hendak dilakukan untuk masa mendatang, itulah hendaknya yang menjadi komitmen setiap anak negeri, lebih-lebih mereka yang berada di tataran pengambil keputusan, para elite yang merancang sosok pemerintahan periode 2024 – 2029.

Patut diapresiasi wacana memunculkan berapa idealnya jumlah paslon capres - cawapres 2024. Sejumlah elite parpol, king maker politik menghendaki capres lebih dari 2 paslon, di sisi lain ada yang tetap  berkehendak hanya dua paslon, tentu dengan segala argumentasinya.

Satu hal yang menarik dicermati, baik yang ingin dua atau lebih dari 2 paslon, semuanya beralasan demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Saya tidak akan terjebak kepada pertanyaan “ Rakyat yang mana”, tetapi yang hendak disampaikan, jika sepakat demi kepentingan bangsa dan negara berarti mewujudkan komitmen nasionalnya, kebangsaannya yang berlandaskan kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Jika sudah demikian, maka kepentingan kelompok elite politik dan kekuasaan, serta parpol harus berada di urutan paling buncit. Mengekor kepada kepentingan nasionalnya.

Komitmen semacam ini bukan sebatas retorika dan euforia penuh fatamorgana, bukan pula rajin diucapkan tanpa kenyataan.

Stop upaya dan beragam rekayasa yang mengarah kepada pembohongan publik dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom ‘Kopi Pagi” di media ini.

Bilangnya untuk kepentingan rakyat, tetapi kerabat yang menjadi penikmat. Ingat, suatu negara tidak dapat berdiri tegak dan mencapai cita-cita luhurnya serta harapan rakyatnya, tanpa menjalankan komitmen nasionalnya secara konsisten.

Menjelang gelaran pilpres, perlu dibangun konsensus nasional guna mengurai kebekuan komunikasi politik antar-parpol, di antaranya penentuan capres mendatang.

Bukan hanya soal jumlah paslon ideal, tetapi lebih kepada kebutuhan mendasar rakyat sekarang ini dan kelegowoan akan perbaikan sistem tata negara mendatang yang lebih berlandaskan Pancasila untuk membangun pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukannya menindas dan membebani rakyat kecil.

Kita tentu tidak ingin mencuat konflik sosial, jika sejak awal di antara elite parpol tidak meneladani membangun komitmen nasionalnya, tetapi lebih kepada komitmen parpolnya demi meraih dominasi kekuasaan.

Di negara manapun konflik sosial terjadi karena tidak adanya solidaritas sosial, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pitutur luhur pun mengajarkan “Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah” – Kerukunan, guyub rukun, terbangunnya solidaritas, akan membawa negara semakin kuat dan hebat. Sementara, perpecahan, konflik sosial akan membawa perpecahan dan kehancuran.

Itu pula mengapa sebabnya konsensus nasional dari para elite menyongsong pilpres, kian dibutuhkan, guna semakin memantapkan komitmen kebangsaannya. (Azisoko)

ADVERTISEMENT

Berita Terkait
1 tahun yang lalu
1 tahun yang lalu
1 tahun yang lalu

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT