Migrant Care: Pemerintah Malaysia Tidak Berkomitmen Beri Perlindungan Pekerja Migran

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia dinilai terburu-buru menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia soal perlindungan pekerja migran Indonesia.

Penilaian ini datang dari Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo.

Dia mengaku sempat risau ketika beberapa klausul yang diusulkan pihaknya tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Termasuk standar upah minimum dan standar perlindungan.

Hingga akhirnya terbukti ternyata sekarang pemerintah Malaysia tidak konsisten dengan nota kesepahaman tersebut.

"Pemerintah Malaysia ternyata tidak konsisten untuk komitmen memberikan perlindungan. Misalnya vonis bebas terhadap majikan Adelina Sau yang jauh dari rasa keadilan,”ujar Wahyu Susilo seperti dikutip dari VOA pada Jumat (14/7/2022).

Dia melanjutkan,”Ternyata Malaysia juga enggan untuk membicarakan soal upah minimum yang diberikan kepada pekerja rumah tangga kita.”

Tidak Hormati Hak Asasi Pekerja Migran

Wahyu Susilo menyebutkan nota kesepahaman itu tidak berkomitmen menghormati hak asasi pekerja migran dan memberikan akses untuk pekerja migran. Yang diatur dalam nota kesepahaman lebih pada operasional dan sistem penempatan melalui satu kanal.

Nota kesepahaman itu mestinya berisi rincian tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Bukan hal-hal global yang memberi ruang interpretasi yang dimanfaatkan Malaysia.

Dia menilai penghentian sementara pengiriman pekerja migran ke Malaysia dinilai terlambat harusnya sudah diantisipasi ketika merumuskan pasal-pasal dalam nota kesepahaman yang diteken 1 April lalu.