JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - sungguh mengherankan, Presiden Jokowi kembali memberi tugas khusus kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk mengurusi masalah minyak goreng.
Padahal Menko Marves sudah segudang penugasan khusus yang diemban.
Menurut Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, Presiden Jokowi meminta bantuan Luhut Binsar Panjaitan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.
Terkait hal itu pengamat Refly Harun menilai, Jokowi sangat tergantung kepada satu orang menterinya. Dan itu lagi-lgi tergantung pada Menteri Luhut Binsar.
Hal yang menarik, peenah ada tudingan kasus minyak goreng untuk membiayai rencana upaya perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, seperti sinyalemen politisi PDIP Masinton Pasaribu. Itu memang susah diklarifikasi.
Nah, kalau terkait hal itu, kemudian dugaan muncul, apakah penugasan Menko Marves untuk menangani sengkarut minyak goreng ini dalamm upaya membendung usaha membongkar kasus mafia minyak goreng oleh Kejagung, ini menarik.
Sebab, kata Refly, karena Jaksa Agung menurut pandangan banyak pihak mendapat dukungan dari PDIP.
Kemudian, penunjukn Menko Luhut itu, menurut Refly Harun, Presiden Jokowi gagal membangun sistem yang bisa bekerja dan menyelesaikan masalah.
Jokowi tergantung pada personal. Karena sudah banyak tugas-tugas yang dipercayakan kepada Menko Luhut.
"Ini sudah banyak sekali, dan penugasan itu di luar tupoksi Menko Marves Luhut. Ini seperti tidak ada orang lain, dan menunjukkan Presiden Jokowi gagal membangun sistem untuk bekerja guna menyelesaikan masalah," katanya.
Adanya sikap Jokowi yang tergantung pada seseorang ini, jelas bukan sistem modern, tapi sistem tradisional.
Hal lain yang tampak, dalam analisa Refly Harun, terkesan Jokowi menantang PDIP.
"Terkesan Jokowi nantang PDIP. Kenapa nantangin? Sebab Jokowi susah tahu bahwa PDIP tidak suka dengan Luhut Binsar Pandjaitan," kata Refly.
Sebab Luhut termasuk tokoh yang tidak disukai oleh PDIP, sejak Pipres 2014.
Ada tiga tokoh yang tidak disuka PDIP, yakni Rini Sumarno, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Andu Widjajanto. Kini Rini Sumarno sudah hilang dari lingkakkran Istana. Luhut Binsar selalu dipercaya Jokowi. Andi sempat menghilang, namun dipercaya lagi, kini jadi Gubernur Lemhanas.
Terhadap Luhut, bahkan beberapa waktu lalu PDIP gencar memberi tekanan, sampai kata-kata untuk ksatria, dan mundur.
Menko Luhut justru semakin perkasa. Setelah ramainya serangan padanya soal Big Data dan penundaan Pemilu, dia malah diberi kepercayaan lagi oleh Jokowi.
"Setelah kontroversi Big Data dan Penundaan Pemilu, Luhut diberi dua kepercayaan lagi oleh Jokowi, yakni soal Lengelolaan Sumber Daya Air, dan gang terbaru soal sengkarut minyak goreng," ujar Refly.
"Alih-alih diberhentikan, sebagaimana saran banyak pihak, termasuk PDIP, Luhut Binsar malah diberi kepercayaadfn lagi," tandas Refly Harun. (Win)