JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan melakukan reshuffle (perombakan) kabinet terhadap menteri yang lembaganya masih menggunakan anggaran belanja untuk membeli barang impor.
"Kita evaluasi jajaran kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda) yang belanja anggarannya justru digunakan untuk membeli barang impor," tutur Jokowi.
"Jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati, BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirut-nya, bagian saya reshuffle saja," tegas Jokowi.
Itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Hotel Grand Hyatt, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (25/3/2022).
Hadir dalam acara itu,enteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Presiden meminta kementerian/ lembaga untuk berhenti impor barang-barang dari luar negeri. Sebab sebagian besar barang-barang tersebut telah diproduksi oleh industri dalam negeri.
Jokowi mengaku heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN.
"Mereka justru malah lebih memilih produk-produk impor seperti closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu, hingga onderdil untuk traktor pertanian," tambah Jokowi.
Kemudian, Presiden menegaskan coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor.
"Selain itu, seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar (negeri). Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan (impor). Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, kita produksi, saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," kata Jokowi.
Pada bagian lain Jokowi juga menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.
"Kiita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja (membeli produk dalam negeri) itu bisa memacu growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita," tutur Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga mengungkapkan pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 (persen), BUMN-nya 0,4 (persen) agar bisa membeli produk dalam negeri.
Presiden meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan dengan mudah meningkat apabila konsisten untuk mengganti produk impor dengan membeli produk dalam negeri. Selain itu, hal tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.
"Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barangnya kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan," Kepala Negara menandaskan. (johara)