"Reshuflle tak ubahnya bongkar pasang bangunan.Tidak cermat, bukan kekokohan yang didapatkan, melainkan kerapuhan." - Harmoko
RESHUFFLE kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, itu sudah pasti karena undang – undangnya menyebutkan demikian. Bahwa dalam prosesnya ada intervensi, tekanan, atau titipan itupun sulit dihindari.
Bisa dibayangkan betapa pusingnya Presiden Jokowi.
Reshuffle dilakukan untuk meningkatkan kinerja kabinet agar performa kabinet lebih baik lagi, lebih solid, lebih kompak, itupun menjadi harapan pasti, karena itulah tujuan utamanya.
Tetapi apakah setelah di-reshuffle kinerja kabinet akan menjadi lebih baik lagi? Ini yang belum pasti.
Banyak faktor yang menjadi penyebab kabinet hasil reshuffle menjadi lebih baik, di antaranya dari kualitas personel baru yang ditempatkan.
Sering dikatakan reshuffle itu adalah perombakan, pergantian atau kocok ulang.
Apapun istilahnya, reshuffle tak ubahnya bongkar pasang bangunan seperti yang pernah disampaikan pak Harmoko dalam beberapa kesempatan.
Bangunan yang sudah keropos itulah yang dibongkar, kemudian diganti dengan komponen bangunan baru yang berkualitas.
Salah membongkar serta tidak tepat memilih komponen dan menempatkan penggantinya, bukan kokoh dan kuatnya bangunan yang didapatkan, tetapi kerapuhan. Hasil akhirnya boleh jadi kemunduran, setidaknya stagnan.
Itulah sebabnya, yang pertama harus dilakukan adalah menyaring secara tepat, siapa yang bakal dicopot.
Anggota kabinet yang selama ini lebih banyak menjadi beban, tidak ada progress, lamban merespon situasi sehingga blunder sering membingungkan publik, dan bukannya membantu malah membuat pusing Presiden, tentu akan menjadi catatan.
Saya meyakini, secara kasat mata publik dapat menyaksikan kementerian/lembaga mana yang jalan di tempat, lamban bergerak, offside dan hilang fokus.
Yang kedua, memilih dengan cermat dan tepat sosok penggantinya.
Di era sekarang ini, tokoh - tokoh profesional yang "bersih" dan terpercaya jejak rekamnya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Upaya pemulihan ekonomi harus menjadi prioritas dan diisi oleh figur profesional di bidangnya.
Yang ketiga, akseptabilitas menjadi penting untuk mempercepat pencapaian target dengan adanya dukungan publik/rakyat.
Bukan sepenuhnya dukungan parpol, meski juga penting untuk memperkuat bangunan koalisi dan mencegah terganggunya stabilitas politik.
Idealnya adalah suatu zaken kabinet yang bebas dari tekanan dan kepentingan.
Kepentingan rakyat dan Negara haruslah diatas kepentingan parpol, golongan dan para "pemodal politik".
Yang keempat, kabinet hasil reshuflle harus bisa bergerak cepat. Jangan mager (malas gerak).
Tak ada lagi waktu santuy menunggu undangan minum kopi dan meresmikan proyek.
Apalagi, banyak target pembangunan dan ekonomi yang harus dikejar, yang selama ini terhambat bahkan terbengkalai akibat pandemi.
Hendaknya para personel kabinet dapat bersikap “Sepi ing pamrih, rame ing gawe” - melakukan dengan sepenuh hati tanpa berharap kompensasi dan rekognisi popularitas, bekerja tanpa kenal lelah menjalankan amanah.
Percepatan harus dilakukan dengan sisa waktu yang kurang dari 3 tahun di era kedua pemerintahan Jokowi ini.
Tak kalah pentingnya adalah pemenuhan janji - janji kampanye. Ini menyangkut persiapan pemilihan tahun 2024 dan legacy kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode ini.
Saya meyakini rakyat dengan sangat cerdas mencatat janji mana yang sudah terpenuhi atau belum disentuh sama sekali.
Reshuflle sudah enam kali dilakukan selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Empat kali di era pemerintahan pertama (2014-2019), yakni pada 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 17 Januari 2018 dan 15 Agustus 2018.
Dua kali di era pemerintahan kedua ini. Reshuflle pada 22 Desember 2020 dan 28 April 2021.
Jika akan ada reshuflle lagi di bulan ini seperti yang diisukan, berarti yang ketujuh kalinya.
Perombakan kabinet memang upaya perbaikan di tubuh pemerintahan, tetapi bukan satu-satunya jalan.
Masih banyak upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana cita – cita negeri ini.
Bagi masyarakat awam adalah terpenuhinya kebutuhan pangan sehari – hari. Paling mendesak adalah stabilitas harga dan tersedianya lapangan kerja di era pandemi seperti sekarang. (Azisoko *)