“Komitmen keberpihakan parpol kepada rakyat harus mutlak ,bulat dan utuh, bukan lonjong” – Harmoko
Partai politik (parpol) harus merakyat, memang demikian adanya. Parpol harus kuat, tidak bisa ditawar lagi. Begitu pun parpol harus sehat, itu idealnya.
Parpol tentu tidak sekadar nama, tidak sebatas memasang papan nama di sebuah gedung megah nan indah, namun dibutuhkan eksistensi untuk dikenal luas oleh masyarakat. Tak sedikit parpol baru berguguran karena tidak dikenal masyarakat. Tidak mengakar pada rakyat.
Tidak itu saja, parpol merakyat jika para kadernya mampu merasakan denyut nadi masyarakat, memiliki kemampuan menyerap aspirasi rakyat, serta memperjuangkannya melalui aksi nyata.
Parpol harus kuat karena kebutuhan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Sementara kualitas demokrasi diukur dari tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tidak melenceng dan merugikan rakyat.
Siapa yang menggerakkan partisipasi? Tak lain partai politik karena memiliki kewenangan sangat besar untuk mengorganisir warga negara. Parpol merupakan institusi sentral dalam negara demokrasi yang diberikan hak eksklusif untuk mengakses kekuasaan.
Pelembagaan parpol harus kuat agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal terutama dalam proses kaderisasi, pendidikan politik dan kontrol sosial.
Perlu memperkuat pondasi perjuangan untuk benar – benar mewujudkan keberpihakan kepada rakyat. Komitmen keberpihakan kepada rakyat harus mutlak, dengan suara bulat dan utuh, bukan lonjong seperti sering dikatakan pak Harmoko dalam berbagai kesempatan.
Penguatan harus dilakukan di level atas (pusat) hubungan dengan negara dan partai – partai lain. Di level tengah dengan fraksi – fraksi lain, dan pemerintahan sebagai mitrakerjanya. Tak kalah pentingnya di akar rumput, untuk membentuk dan meningkatkan loyalitas dukungan massa.
Partai harus sehat, dapat diartikan tidak saling sikut di internal partai. Sehat dalam pendanaan, sehat pula dalam uji prestasi dan kaderisasi.
Idealnya pendanaan parpol yang cukup besar dicover oleh negara untuk mencegah hadirnya kelompok eksklusif, aktor oportunis politik serta menjauhkan dari jerat oligarki. Hal ini juga mencegah "digerogotinya" dana APBN di luar yang sudah dianggarkan untuk parpol.
.jpg)
