JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, TNI-POLRI, pejabat negara, hingga para pensiunan sudah banyak yang cair sejak H-10 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah.
Hal itu tentu menjadi angin segar bagi para penerimanya terutama di tengah kondisi tak menentu akibat pandemic Covid-19.
Namun baru-baru ini sejumlah oknum PNS mengajukan petisi kepada presiden Joko Widodo untuk menuntut tunjangan kinerja yang tidak diberikan. Pencairan THR pun dirasa tak sepadan dengan kerja yang dilakukan PNS selama ini.
Bahkan beredar di media sosial, petisi THR dan Gaji ke-13 ASN sudah ditandatangani oleh lebih dari 14.000 orang.
“Pemerintah tidak menepati janjinya seperti yang diucapkan pada Agustus 2020 lalu bahwa THR dan Gaji ke-13 akan dibayar penuh disertai dengan tunjangan kinerja.” Tulis petisi online yang dimuat di situs change.org pada Jumat (30/4/2021).
Salah satu penandatangan petisi, Bunga (bukan nama sebenarnya) menyatakan bahwa nominal THR PNS yang diberikan hanya berupa gaji pokok saja, sehingga nilainya jauh lebih kecil dibanding upah minimum Provinsi DKI Jakarta.
“Gaji PNS yang S1 Rp2,9 juta. Jauh lebih rendah dari UMR Jakarta. Ini sampai ada petisi sebagai cara menyuarakan hak kami soalnya swasta juga diharuskan membayar THR full tapi PNS justru tidak,” cuitnya di media sosial.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pembayaran THR serta Gaji ke-13 tidak bisa penuh hingga tanpa adanya tunjangan kinerja. Kebijakan itu dipilih dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang masih dihantam pandemic Covid-19
Menurut Sri Mulyani, semua elemen diminta legowo atas jumlah THR dan Gaji ke-13 yang diberikan pemerintah. Karena situasi saat ini masih sangat membutuhkan empati banyak pihak.
“Pemerintah memberikan besaran THR dan Gaji ke-13 kepada PNS, TNI POLRI, pensiunan serta pejabat negara seperti tahun kemarin tidak bisa full. Lantaran kita semua masih dalam keadaan susah akibat pandemic Covid-19 sehingga anggaran harus dibagi alokasi ke sana,” pungkasnya. (tha)