JAKARTA - Anggota Badan Legislasi fraksi PAN DPR, Guspardi Gaus mengatakan, bahwa draf revisi Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu masih perlu disempurnakan.
"Baleg DPR sebagai badan yang bertugas mengharmonisasi dan mensinkronisasi sebuah rancangan undang-undang, telah meminta draf revisi UU Pemilu agar disempurnakan oleh Komisi II agar bisa segera dibahas," kata Guspardi, Sabtu (26/12/2020).
Politisi PAN ini mengungkapkan, tak kurang dari enam isu yang terkompilasi di dalam revisi UU Pemilu tersebut memang masih prematur dan perlu dimatangkan di Komisi II sesuai dengan UU 12/2011.
Baca juga: Komisi II DPR: Konsep Pemilu Serentak dalam Revisi UU Pemilu Masih Dikaji
Menurut Guspardi Draf RUU Pemilu yg diajukan oleh komisi II terhadap 6 isu sentral masih bersifat kompilatif, yaitu, Pertama, tentang sistem pemilu (terbuka, tertutup, campuran).
Kedua, ada juga mengenai ambang batas parlemen dan presiden (parliamentary threshold dan presidential threshold).
Ketiga, ada sistem konversi penghitungan suara ke kursi, serta district magnitude jumlah besaran kursi per dapil; Keempat, mengenai keserentakan pemilu.
Baca juga: Fraksi Gerindra Siap Mengikuti Semua Proses Revisi UU Pemilu
Kelima, mengenai digitalisasi pemilu, serta keenam, mengenai upaya menghilangkan moral hazard pemilu.
Berbagai isu yang beredar di luaran, sesungguhnya masih terlalu prematur jika berkaca pada proses yang berlangsung di Senayan.
"Persoalan kemungkinan penundaan Pilkada 2022 ke 2023, puncak Pilkada berikutnya di 2026-2027 pasca Pilpres/Pileg 2024 misalnya, semua masih terlalu prematur. Yang pasti, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang keserentakan pemilu yang tentunya diperhatikan oleh Komisi II," katanya.
Baca juga: Fraksi PAN: RUU Pemilu Bagian dari Penataan Sistem Kepemiluan
Alih-alih memperkeruh ruang politik publik dengan isu-isu kepemiliuan yang prematur, kata Guspardi, fraksi PAN Komisi II DPR RI saat ini lebih mendorong agar pemilu tidak menimbulkan perpecahan atau pembelahan yang tajam di tengah rakyat seperti terjadi pada Pilpres 2019.
Untuk itu, UU Pemilu mendatang sebaiknya tidak menetapkan threshold yang terlalu tinggi, baik untuk Pileg maupun untuk Pilpres.
"Ini supaya kita bisa mencegah head to head dalam konteks Pilpres, dan membuka ruang pencalonan partai di Pileg dengan lebih besar agar keterwakilan rakyat di DPR bisa kita jaga dan menjadikan parlemen lebih representatif," jelasnya.
Baca juga: Irma Suryani Ingatkan Anak Buah Prabowo, Sudah Dikasih Dua Menteri Jangan Gebuki Jokowi Terus
Politisi yang akrab disapa GG ini menambahkan, guna mendorong demokrasi yang lebih baik, fraksi PAN Komisi II DPR RI juga mendorong pelaksanaan sistem pemilu yang terbuka.
"Artinya, tidak berdasarkan nomor urut, sehingga pemilih bisa lebih menetapkan pilihan preferensinya," pungkas Anggota Komisi II DPR RI ini. (rizal/win)