PAN: Pilkada Serentak Bareng Pemilu Nasional Paling Mungkin di 2026 atau 2027

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus menegaskan, pihaknya saat ini masih sedang membahas RUU Pemilu yang sekarang berada di Baleg DPR. Sejauh ini belum ada keputusan bahwa pilkada serentak berbarengan pemilu nasional pada 2024.

Di dalam RUU pemilu itu di antaranya mengatur tentang Pilpres, DPD, DPR, Pilkada dan DPRD Kabupaten kota provinsi, RUU itu sedang ada di Baleg.

"Kami belum membahas kapan pelaksanaan apakah Pilkada di 2024, belum bicarakan apalagi diputuskan," kata Guspardi kepada awak media, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Pilkada Serentak Berjalan Lancar, Puan Beri Apresiasi

Pertimbangan Komisi II tetap mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mengaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD secara serentak tak bisa dipisahkan. Di situ menyatakan bahwa keserentakan itu adalah Pilpres, DPR, DPD yang dilakukan di 2024. 

"Yang jelas bahwa pemilu 2024 tetap dilaksanakan, Pilpres, DPR, DPD namanya adalah pemilu nasional. Kemudian ada lagi pemilu lokal, pilihannya bisa Pilkada saja atau Pilkada bareng dengan DPRD Kabupaten/ kota dan Provinsi. Pilihan itu belum kita bicarakan serius tapi itu bagian dari wacana," tutur legislator PAN ini. 

Pilihan Pilkada serentak bervariasi. Pilkada nasional paling mungkin dilaksanakan pada 2026 atau 2027. Sebab, kepala daerah terpilih di Pilkada 2020 baru berakhir masa jabatan di 2026. Kemudian, kepala daerah dari hasil pemilihan Pilkada 2017 juga akan berakhir di 2022 atau 2023. 

"Makanya diperkirakan pelaksanaan Pilkada tetap akan dilakukan pada 2022 atau 2023. Tujuannya (serentak bareng pemilu nasional) nanti diperkirakan titik temunya terjadi antara 2026 atau 2027. Jadi artinya risikonya itu yang paling kecil bukan di 2024 tetapi 2026 atau 2027," ucap politisi PAN itu 

Baca juga: Kecapean Pasca Menang di Pilkada Bandung, Sahrul Gunawan Jatuh Sakit dan Dibantu Selang Oksigen

Pihaknya juga mempertimbangkan permasalahan kekosongan jabatan atau adanya Plt. Kemudian, faktor kelelahan petugas KPPS akibat beban kerja yang tinggi bila pilkada serentak berbarengan dengan pemilu nasional.