BERBAGAI upaya terus dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus corona.
Begitu pun kebijakan yang bertujuan mencegah liburan panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi klaster baru.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI jauh hari sebelumnya telah memberi sinyal akan melarang industri pariwisata menggelar perayaan Tahun Baru 2021.
Begitu juga Polda Metro Jaya telah menegaskan tidak akan memberikan izin kegiatan perayaan Tahun Baru.
Penegasan ini disampaikan usai Polda Metro Jaya mengadakan rapat dengan Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Tak Bisa Ditawar Lagi
Maknanya sikap melarang kegiatan perayaan Tahun Baru merupakan keputusan bersama.
Ini kolaborasi kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19. Mencegah berarti berupaya semaksimal mungkin terjadinya penularan virus.
Tanpa perayaan berarti tanpa kegiatan yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi pengabaian terhadap protokol kesehatan ( prokes).
Larangan ini hendaknya tidak hanya dipatuhi oleh pengelola kawasan wisata seperti Ancol, TMII, Kota Tua, kawasan Monas atau tempat wisata lainnya.
Juga tempat - tempat yang selama ini menjadi lokasi nongkrong, hang out warga masyarakat seperti kafe.
Baca juga: Tak Perlu Kompromi
Lantas bagaimana dengan kerumunan di jalan raya, di kompleks perumahan dan permukiman.
Di jalanan umum tentu telah disiagakan petugas baik dari jajaran Polda, Polres dan Polsek
Juga ada Satpol PP. Belum lagi Tim Pemburu Covid.
Di permukiman tentu dengan melibatkan ketua RT, RW. Mengingat perayaan Tahun Baru lazimnya sering dilakukan di lingkungan RT-RW yang jumlahnya bisa puluhan orang di setiap titik.
Kita berharap perayaan Tahun Baru yang mengundang massa di lingkungan pun hendaknya ditiadakan.
Kita meyakini, dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, masyarakat akan lebih memilih bermalam tahun baru di rumah saja bersama keluarga.
Mari kita ciptakan Tahun Baru tanpa kerumunan. Ingat kerumunan, apalagi mengabaikan prokes 3M akan berpotensi terjadinya penularan Covid -19. (jokles/tha)