JAKARTA – Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait UU Cipta Kerja. Setelah gelombang protes yang berujung ricuh di berbagai daerah menuntut Undang-Undang tersebut dicabut.
Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Jumat (9/10) Jokowi menjelaskan mengapa UU Cipta Kerja dibutuhkan. Salah satunya ialah terkait pemangkasan perizinan, yang menurutnya dapat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"UU Cipta kerja ini akan mendukung dan mencegah pemberantasan korupsi, ini jelas karena dengan menyederhanakan dengan memotong dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar dapat dihilangkan," Kata Jokowi dalam konferensi pers hari ini, (9/10/2020).
Baca juga: Presiden Jokowi Tanggapi Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja
Baca juga: KSPI Lanjutkan Menolak UU Cipta Kerja Lewat Jalur Gugatan Hukum
Jokowi juga menilai UU Cipta Kerja perlu segera disahkan agar para pengangguran bisa cepat memperoleh pekerjaan baru, terutama di tengah kondisi Covid-19 yang menghantam perekonomian masyarakat.
Namun Presiden menyayangkan adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai substansi UU Cipta Kerja ini, sehingga hoaks dan dis informasi beredar dan berakibat pada aksi demonstrasi.
"Namun saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dis informasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di medsos," tegas Presiden Jokowi.
Baca juga: 10 Poin di UU Cipta Kerja yang Kontroversial dan Bikin Buruh Waswas
Undang-undang Cipta Kerja, menurut Jokowi, semakin memperkuat hak-hak para pekerja dan sama sekali tidak memihak Perusahaan atau Industri tertentu. Jangan termakan isu hoaks terkait poin-poin yang diisukan dihapus, misalnya soal penghapusan UMKM hingga soal cuti.
"Saya ambil contoh penghapusan UMP, UMK, UMSP hal ini tdk benar karena faktanya semua itu tetap ada. Ada juga yg menyebutkan bahwa upah minbimum dihitung per jam jg tidak benar," lanjutnya.
"Kabar soal cuti mulai dari cuti hamil, sakit, kawinan, kematian dll dihapus dan tidak ada kompensasinya juga saya tegaskan ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin," pungkasnya. (tha)