POSKOTA.CO.ID – Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkejut saat melihat saldo dana bantuan sosial (bansos) mereka bertambah signifikan pada pencairan tahap I tahun 2025.
Fenomena ini memicu pertanyaan: apakah ini kesalahan sistem atau ada kebijakan baru yang membuat nominal bansos naik?
Jawabannya, tidak ada kesalahan sistem. Kenaikan saldo bansos terjadi karena beberapa perubahan kebijakan berdasarkan validasi terbaru di akhir 2024. Simak penjelasannya berikut ini!
Baca Juga: Kenapa Bansos PKH-BPNT Anda Tidak Cair? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya!
Penyebab Kenaikan Saldo Bansos 2025
Berdasarkan informasi dari pendamping sosial yang aktif mengedukasi KPM melalui YouTube miliknya, Pendamping Sosial, ada dua faktor utama yang menyebabkan beberapa penerima bansos mendapatkan saldo lebih besar dibandingkan pencairan sebelumnya.
1. Perubahan Status Penerima dari BPNT Murni atau PKH Murni ke Penerima PKH Plus BPNT
Pada akhir 2024, pemerintah melakukan validasi ulang terhadap penerima bansos.
Akibatnya, ada penerima yang sebelumnya hanya mendapat satu jenis bansos kini mendapatkan dua jenis sekaligus. Berikut penjelasannya:
- PKH Murni ke Gabungan (PKH + BPNT)
Sebelumnya, penerima PKH murni hanya mendapat Bansos PKH tanpa BPNT. Namun, setelah validasi, mereka yang memenuhi syarat bisa mendapatkan BPNT juga.
- BPNT Murni ke Gabungan (BPNT + PKH)
Sebelumnya, penerima BPNT murni hanya mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tanpa PKH.
Setelah validasi, jika mereka memiliki komponen yang memenuhi syarat PKH (misalnya anak sekolah atau ibu hamil), maka mereka bisa mendapatkan dua jenis bansos sekaligus.
Dengan kata lain, penerima yang sebelumnya hanya mendapatkan satu bantuan, kini menerima bantuan ganda, sehingga saldo mereka bertambah.
Baca Juga: Penyaluran Bansos Kini Berbasis DTSEN: Begini Dampaknya bagi Penerima PKH dan BPNT
2. Kuota BPNT Lebih Besar Dibandingkan PKH
BPNT memiliki kuota penerima yang lebih luas dibandingkan PKH. Hal ini memungkinkan penerima PKH untuk mendapatkan BPNT tambahan.
Namun, penerima BPNT tidak serta-merta bisa mendapatkan PKH, karena kuota PKH lebih terbatas dan diberikan kepada penerima yang memiliki komponen pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan sosial.
Jika kuota PKH sudah penuh, maka penerima BPNT yang memenuhi kriteria PKH akan masuk dalam daftar tunggu hingga ada slot penerima yang tersedia.
Baca Juga: Bansos PKH-BPNT 2025 Cair! Cek Daerah yang Sudah Menerima Dana Hari Ini 17 Februari 2025
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Lewat HP
Jika Anda ingin mengetahui apakah termasuk dalam kategori penerima bansos yang mendapatkan tambahan saldo, segera cek status Anda melalui website resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.
Di bawah ini merupakan cara cek Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP penerima bansos. Berikut langkah-langkahnya:
- Akses situs resmi di cekbansos.kemensos.go.id, di link ini.
- Pilih dan isi data wilayah tempat tinggal Anda (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
- Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.
- Tekan tombol "Cari Data" untuk memproses pencarian.
- Informasi mengenai status kepesertaan bansos akan ditampilkan oleh sistem.
Baca Juga: 50 Wilayah Pencairan Bansos PKH-BPNT 16 Februari 2025, Ada Daerah Anda?
Selain melalui situs tersebut, Anda juga bisa mengecek saldo bansos melalui mesin ATM, agen bank, atau aplikasi mobile banking dari bank penyalur yang digunakan.
Dengan demikian, bukan hal tidak mungkin bila saldo dana bansos Anda bertambah. Sebab validasi data terbaru yang memungkinkan penerima BPNT mendapatkan PKH atau sebaliknya.
Untuk mengetahui apakah Anda mendapatkan bantuan tambahan, Anda bisa cek melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau tanyakan langsung ke pendamping sosial di daerah Anda.
Tidak semua penerima BPNT otomatis mendapatkan PKH. Penerima Bansos BPNT yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan adalah KPM yang hanya memenuhi kriteria komponen PKH wajib seperti memiliki anak sekolah, ibu hamil, atau lansia dalam keluarga.
Itu dia informasi mengapa saldo bansos bertambah di 2025. Semoga bermanfaat.
DISCLAIMER: Artikel ini ditujukan untuk penerima bansos dari Kementerian Sosial, bukan seluruh pembaca Poskota.co.id. Adapun penetapan penerima dan jadwal penyaluran dana bantuan sosial menjadi wewenang pemerintah.