POSKOTA.CO.ID - Jagat maya tengah diramaikan oleh kabar yang mengejutkan terkait Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Program bantuan pendidikan yang telah membantu ribuan mahasiswa dari keluarga kurang mampu ini dikabarkan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang akan diberlakukan pada tahun 2025.
Di mana, anggaran KIP Kuliah yang semula dialokasikan sebesar Rp14,698 triliun berpotensi mengalami pemangkasan drastis hingga hanya tersisa Rp1,319 triliun.
Pemotongan anggaran ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran besar, baik di kalangan mahasiswa penerima manfaat, akademisi, hingga masyarakat luas.
Dari pantauan Poskota pada Kamis, 13 Februari 2025, ribuan netizen bersatu menyuarakan aspirasi mereka dengan menggunakan tagar #SaveKIPKuliah di platform X (sebelumnya Twitter).
Selain itu, peringatan darurat terkait pemangkasan dana pendidikan semakin diperkuat dengan beredarnya gambar burung Garuda berwarna merah di media sosial.
Lantas, apa itu KIP Kuliah yang disebut berdampak efisiensi anggaran? Berikut informasi selengkapnya yang bisa disimak lebih lanjut.
Baca Juga: Syarat Jadi Penerima Bansos PKH 2025 Khusus Anak Sekolah, Salah Satunya Punya KIP
Apa Itu KIP Kuliah?
Sebagaimana dikutip dari situs resmi Kemendikbud, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah program beasiswa pendidikan yang bertujuan memberikan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Program ini memastikan, setiap anak bangsa, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh biaya kuliah dan biaya hidup.
KIP Kuliah sendiri tidak hanya membantu meringankan biaya pendidikan tetapi juga memberikan tunjangan biaya hidup bagi mahasiswa penerima manfaat.
Sejak diluncurkan pada tahun 2020, program KIP Kuliah telah memberikan manfaat bagi lebih dari 1,1 juta mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Setiap tahunnya, rata-rata 200 ribu mahasiswa baru menerima bantuan ini untuk membantu mereka mengakses pendidikan tinggi dengan lebih mudah.
Pada tahun 2025, Kemdiktisaintek berencana untuk kembali meluncurkan KIP Kuliah dengan kebijakan baru yang lebih menekankan pada penguatan prioritas penerima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Namun, seiring dengan rencana efisiensi anggaran 2025, program KIP Kuliah kini menghadapi ancaman pemangkasan dana yang cukup besar, menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas.
Baca Juga: Biodata Gus Miftah di Wikipedia Sempat Berubah Jadi 'Gus Es Teh' Setelah Video Ceramahnya Viral
Data Pemangkasan Anggaran KIP Kuliah
Dari informasi yang dihimpun melalui media sosial X, anggaran awal KIP Kuliah tahun 2025 sebesar Rp14.698.109.745.000 mengalami pemangkasan sebesar Rp1.310.849.475.000.
Dampak dari pemangkasan ini sangat signifikan, dengan perkiraan bahwa 663.821 calon penerima baru terancam tidak mendapatkan bantuan pendidikan.
Kemudian, 844.174 mahasiswa ongoing juga berisiko tidak menerima pembayaran beasiswa yang selama ini mereka andalkan.
Selain KIP Kuliah, pemangkasan anggaran juga berdampak pada beberapa program beasiswa lainnya, termasuk Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).
Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) adalah program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di dalam maupun luar negeri.
Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, program ini juga mengalami pemangkasan dari pagu awal anggaran sebesar Rp194.709.094.000, kini dipangkas menjadi Rp19.470.909.000 (sekitar 10 persen).
Sementara, Beasiswa ADIK adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan Orang Asli Papua (OAP) untuk memberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi.
Program ini juga tidak luput dari pemangkasan anggaran yang tercatata pagu awal anggaran Beasiswa ADIK senilai Rp213.730.320.000, lalu dipangkas hingga sebesar Rp21.373.032.000.
Tagar #SaveKIPKuliah saat ini terus menggema di media sosial sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran Pendidikan 2025.