POSKOTA.CO.ID - Usai di geledah ruangannya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara.
Perr membenarkan mengenai penggeledahan tersebut dan mengamankan dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) dari kantornya.
"Satu, bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024, Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dan karena dalam kedatangan tersebut, KPK informasi yang kami terima itu membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR," beber Perry kepada wartawan pada konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Desember 2024 di Jakarta, Rabu 18 Desember 2024.
Dilanjutkan Perry, dalam hal ini Bank Indonesia menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK.
"Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini, baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan," ujar Perry.
Perry pun menjelaskan mengenai CSR atau Program Sosial Bank Indonesia diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia. Diantaranya harus memenuhi persyaratan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah.
"Dan itu kedua ada program kerja yang konkret, dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggung jawabannya oleh yayasan itu, dan itu dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan," beber Perry.
Dewan Gubernur dikatakan Perry setiap tahun hanya membuat alokasi besarannya yaitu melalui tiga pilar atau tiga bidang program. Diantaranya bidang pendidikan, khususnya melalui beasiswa.
Setiap tahun Bank Indonesia memberikan tambahan beasiswa kurang lebih bagi 11 ribu mahasiswa dan yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM maupun yang lain-lain dan bidang yang ketiga adalah untuk ibadah sosial.
"Jadi alokasi besarnya itu diajukan oleh satuan kerja, kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur secara tahunan alokasi besarnya," jelasnya.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.