POSKOTA.CO.ID - Bupati Pandeglang Irna Narulita tidak akan ragu memberikan sanksi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini.
Dia mengakui, ASN memang merupakan aparaturnya. Namun setiap ada ketidaknetralan ASN, pihaknya akan tetap menindaklanjuti supaya ada efek jera bagi ASN yang tidak netral di Pilkada.
"Ya kasihan memang, kan tetap harus kami tindaklanjuti supaya ada efek jera dan tidak menjamur pelanggaran netralitas ASN itu," ungkap Bupati Irna, Kamis, 19 September 2024.
Menurut Bupati Irna, wilayah Pandeglang menjadi teladan bagi daerah lain dalam menciptakan Pilkada yang lancar, kondusif, transparan, jujur dan adil.
"Saya juga harus duduk bareng bersama Gakumdu, pengawas dan pihak lainnya. Jika ada oknum yang tidak bertanggungjawab maka harus ditindaklanjuti," katanya.
Untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024, Irna dan jajarannya akan melakukan pembinaan terhadap para ASN. Selain itu, dia juga menekankan semua pihak harus bersinergi dalam menciptakan Pilkada yang jujur, adil dan kondusif.
"Jadi hal-hal yang dapat mencederai pesta demokrasi ini, maka kita baik penyelenggara pemilu, pengawas bahkan media harus bersinergi dengan kami," ujarnya.
Disinggung soal beberapa ASN Pandeglang yang digarap Bawaslu tentang dugaan pelanggaran netralitas ASN, Bupati Irna mengatakan sudah membuat Surat Edaran (SE). Surat ini tinggal ditindaklanjuti pihak Bawaslu yang memiliki Gakumdu.
"Saya mah sebagai panglima tinggal memberikan sanksi saja. Adapun kategori sanksinya ada sanksi ringan, sedang bahkan sanksi berat juga ada," tuturnya.
"Saya tegak lurus dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan Pemilukada. Jika ada ASN yang melakukan kesalahan maka saya harus memberikan sanksi," sambungnya. (Samsul Fatoni)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.