POSKOTA.CO.ID – Berdasarkan verifikasi pemerintah, data identitas Anda termasuk Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari KTP Elektronik, dinyatakan layak untuk menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total alokasi bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun.
Nama -nama penerima ini telah dicatat Kementerian Sosial (Kemensos) dan dapat dicek pada link resmi yang terdapat di artikel ini.
Proses Verifikasi Data
Verifikasi ini dilakukan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Proses verifikasi mencakup pengecekan NIK pada Kartu Keluarga (KK) untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.
Validasi data KPM sendiri selalu diupdate atau diperbaharui oleh Kemensos, melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) setiap bulan.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bertujuan untuk mendukung keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Penerima BPNT harus terdaftar dalam DTKS yang terus diperbarui secara berkala.
- Nominal bantuan: Rp2.400.000 per tahun, di mana rata-rata KPM mendapatkan Rp200.000 per bulan.
- Penyaluran: Bantuan ini diberikan dua bulan sekali sebesar Rp400.000 atau tiga bulan sekali sebesar Rp600.000.
Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan kepada keluarga dengan komponen penyandang disabilitas berat atau lansia.
Dana yang diterima KPM PKH juga mencapai Rp2.400.000 per tahun, dengan penyaluran dua atau tiga bulan sekali.
- Penyaluran dua bulan sekali: KPM mendapatkan Rp400.000.
- Penyaluran tiga bulan sekali: KPM mendapatkan Rp600.000.
Penyaluran Dana Bantuan BPNT dan PKH
Bantuan sosial BPNT dan PKH disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI).
Sementara itu, bagi KPM yang tinggal di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), atau daerah dengan keterbatasan akses layanan perbankan, penyaluran saldo dana dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
Kriteria Penerima Bantuan Sosial Tahun 2024
Untuk menjadi penerima bantuan sosial di tahun 2024, beberapa kriteria yang harus dipenuhi meliputi:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP Elektronik.
2. Terdaftar sebagai keluarga berpenghasilan rendah di desa atau kelurahan.
3. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri.
4. Tidak pernah menerima BLT UMKM, BLT subsidi gaji, atau Kartu Prakerja.
5. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Cara Cek Status Penerima Bansos
Untuk memeriksa status sebagai penerima bansos pemerintah, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id, pada link https://cekbansos.kemensos.go.id.
2. Pilih wilayah penerima mulai dari provinsi hingga kelurahan.
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
4. Isi kode captcha yang tersedia.
5. Klik tombol "Cari Data" untuk melihat status penerimaan.
Panduan Pendaftaran Bantuan Melalui Aplikasi Cek Bansos
Jika Anda belum terdaftar, Anda bisa mengikuti panduan di bawah ini untuk mendaftar bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos:
1. Unduh Aplikasi "Cek Bansos"
Aplikasi ini dapat diunduh di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS.
2. Daftar dan Buat Akun Baru
Setelah mengunduh aplikasi, masukkan data sesuai KTP dan KK, termasuk nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang aktif.
3. Akses Beranda Aplikasi
Masuk ke aplikasi dan pilih menu "Daftar Usulan."
4. Tambah Usulan Baru
Isi data pribadi dan keluarga yang akan didaftarkan sebagai penerima bantuan.
5. Pilih Jenis Bantuan
Pilih jenis bantuan sosial yang ingin diajukan, seperti BPNT atau PKH.
6. Tunggu Verifikasi
Setelah mengajukan, tunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat mendaftar dan memantau status bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos.
Semoga informasi terkait bantuan sosial BPNT dan PKH dengan total alokasi Rp2.400.000 ini bermanfaat bagi Anda.
DISCLAIMER: Penggunaan kata “Anda” pada judul artikel ini bukanlah seluruh pembaca Poskota.co.id, melainkan mereka yang terdaftar dalam DTKS dan dinyatakan layak menerima bansos dari pemerintah.
Terkait teknis penetapan, verifikasi, hingga proses pencairan BPNT dan PKH berikut jadwal tepatnya hanya diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemensos. Teknis detail biasanya tidak akan dipublikasikan atau disebar luas.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.jpg)
