JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Anda pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) terdaftar layak menerima saldo dana gratis Rp2.400.000 Bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Simak informasi mengenai progres migrasi penyaluran subsidi pemerintah periode Juli-Agustus-September 2024 dari Kantor Pos ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank Himbara dan rincian dana yang diterima dalam artikel ini.
Pada tanggal 20 Agustus 2024, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah Banyuwangi menggelar rapat koordinasi penting terkait pendistribusian KKS baru bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) BPNT dan PKH, yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.
Rapat yang dilakukan melalui Zoom itu bertujuan untuk membahas persiapan monitoring dan evaluasi distribusi buku tabungan dan kartu KKS yang akan dilakukan secara bertahap.
Migrasi Penyaluran Bansos dari Pos ke Himbara
Dikutip dari kanal YouTube Diary Bansos, salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah peralihan penyaluran bantuan sosial, baik BPNT dan PKH, yang sebelumnya dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Ke depan, penyaluran dana Bansos PKH dan BPNT akan dialihkan ke rekening Himbara yang terdiri dari Bank BRI, BNI, Mandiri, dan khusus untuk Provinsi Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pihak bank penyalur memiliki kewajiban untuk melakukan pembukaan rekening kolektif (burekol) dan mendistribusikan buku tabungan serta kartu KKS kepada para KPM.
Setelah proses ini selesai, tugas pendamping sosial PKH adalah melakukan monitoring dan evaluasi distribusi tersebut menggunakan aplikasi SIKSMA.
Seluruh SDM PKH diwajibkan untuk mengunduh aplikasi ini dan menunggu instruksi lebih lanjut.
Migrasi Bertahap
Detail petunjuk teknis (juknis) dan data by name by address (BNBA) akan dibagikan setelah data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia diterima.
Adapun inti dari rapat pada 20 Agustus 2024 ini adalah persiapan monitoring dan evaluasi pembagian buku tabungan dan kartu KKS oleh bank penyalur, yang akan dilaksanakan oleh pendamping sosial menggunakan aplikasi SIKSMA.
Seluruh KPM PKH dan BPNT yang sebelumnya menerima penyaluran bantuan melalui pos akan secara bertahap bermigrasi ke sistem KKS.
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi KPM Penerima Bansos
Saat ini, di Kabupaten Banyuwangi, proses pembukaan rekening kolektif dan pembagian buku tabungan serta kartu KKS belum dimulai.
Setelah bank penyalur melakukan pendistribusian, pendamping sosial akan bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi distribusi tersebut melalui aplikasi SIKSMA.
Monitoring dan evaluasi ini mencakup pengambilan foto saat entry data menggunakan SIKSMA dengan GPS aktif.
Foto yang diambil meliputi KTP di sebelah kiri dan buku tabungan atau kartu KKS di sebelah kanan.
Selain itu, foto KPM harus menunjukkan tangan kanan memegang KTP dan tangan kiri memegang buku tabungan atau kartu KKS.
Proses ini dapat dilakukan secara door-to-door ke rumah KPM atau melalui kegiatan P2K2 atau pertemuan kelompok.
Migrasi Penyaluran Bansos di Berbagai Daerah
Saat ini, proses pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk alokasi Juli, Agustus, dan September masih dalam tahap persiapan.
Proses pembukaan rekening kolektif dan distribusi buku tabungan serta kartu KKS dilakukan secara bertahap di berbagai daerah, dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda.
Beberapa daerah seperti Aceh Utara, Bogor Barat, Sleman, dan Purbalingga sudah memulai proses ini.
Namun, bagi KPM yang sudah menerima kartu KKS dan buku tabungan baru, perlu diketahui bahwa bantuan masih belum cair hingga status SP2D di aplikasi SIKS NG menunjukkan keterangan "SI" atau Standing Instructions.
Saat ini, keterangan SP2D masih kosong, menandakan bahwa bantuan belum dicairkan.
Semoga proses persiapan penyaluran bantuan sosial melalui migrasi dari pos ke kartu KKS dapat berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga bantuan PKH dan BPNT dapat segera diterima oleh keluarga penerima manfaat.
Rincian Dana Bansos Rp2.400.000
Adapun besaran dana Rp2.400.000 baik berupa Bansos PKH dan BPNT tersebut merupakan alokasi tahunan yang diterima KPM.
Pada bansos PKH, dana Rp2.400.000 yang diterima adalah jatah setahun KPM komponen penyandang disabilitas dan lansia.
Sementara KPM dengan komponen lain, juga memiliki alokasi bantuan dengan nilai berbeda sesuai dengan kategori yang ditetapkan pemerintah, mulai dari anak usia dini, ibu hamil dan menyusui, siswa SD, SMP hingga SMA.
Seperti PKH, dana Rp2.400.000 Bansos BPNT juga alokasi yang diterima KPM selama setahun, dengan rincian Rp200.000 per bulan.
Jika disalurkan 2 bulan sekali, maka KPM menerima dana bantuan Rp400.000, dan Rp600.000 apabila diberikan 6 bulan sekali.
DISCLAIMER: Terkait teknis penetapan, verifikasi, hingga proses pencairan BPNT dan PKH berikut jadwal tepatnya hanya diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemensos. Teknis detail biasanya tidak akan dipublikasikan atau disebar luas.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.