JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pada pencairan bansos kali ini, ada perubahan dari sistem penyaluran, dari yang biasanya menggunakan PT Pos Indonesia dan KK, kini menjadi full oleh KKS.
Awalnya, PT Pos Indonesia dipilih oleh Kementrian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Hal ini karena PT Pos dinilai dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air disebabkan adanya jaringan yang luas, serta memiliki insfrastruktur yang memadai.
Pada penyaluran bansos PKH BPNT periode Juli dan Agustus ini, skema penyaluran berubah dan beralih ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Penyebab Peralihan Skema Penyaluran
Penyebab peralihannya adalah adanya data yang tidak sinkron di dalam KKS, sehingga menyebabkan masalah dalam penyaluran bansos seperti bansos PKH dan BPNT.
Pada 2024 ini, apabila KKS yang dipegang KPM sudah sinkron dengan data rekening bank dan Kemensos, maka penyaluran akan dilakukan melalui KKS, melansir YouTube Diary Bansos.
Pastikan KKS dari KPM masih aktif dan datanya sudah diperbarui. Selain itu, koordinasikan dengan pendamping sosial apabila belum memiliki KKS, tetapi di SIKS-NG sudah ada datanya.
Untuk KPM belum memiliki KKS maka ada kemungkinan akan dibuatkan KKS secara kolektif oleh Bank himbara pusat, KPM hanya perlu menunggu konfirmasi pihak Bank.
Jadwal pencairan melalui KKS biasanya lebih sering dibandingkan melalui Kantor Pos, karena saldo dana bansos langsung masuk ke KKS, sedangkan melalui PT Pos berupa undangan yang berisi barcode.
Meski ada peralihan, tidak semua bansos langsung dialihkan ke KKS. Sebab masih ada beberapa program yang akan disalurkan melalui Kantor Pos.
Perubahan ini tentunya membuat para KPM harus menjalani proses pembuatan rekening bank baru untuk mendapat KKS di tiap bank penyalur.
Saat ini, pemerintah masih bekerja sama dengan 4 bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk penyaluran saldo dana bansos, yaitu BNI, BRI, Mandiri dan BSI.
Nantinya, KKS yang akan diterima oleh KPM bansos BPNT PKH nantinya diterbitkan oleh setiap bank penyalur tersebut.
Cara Mendapatkan KKS
Ada mekanisme yang harus dijalani agar KPM bansos PKH BPNT bisa mendapatkan KKS. Berikut adalah tahapan pembuatan KKS oleh KPM yang mengalami pindah penyaluran dari Kantor Pos:
1. Pembagian Surat Undangan
Para KPM akan menerima surat undangan untuk hadir di sebuah tempat untuk membuka rekening kolektif. Biasanya tempat yang dipilih adalah Balai Desa, Kantor Kecamatan, atau lainnya.
Dalam surat undangan disebutkan KPM bansos BPNT PKH wajib membawa dokumen untuk pembuatan KKS, seperti Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (NIK KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
2. KPM Hadir di Lokasi
Saat hadir di lokasi, KPM diwajibkan membawa dokumen yang telah disampaikan sebelumnya yang sesuai dengan yang ada di surat undangan.
Pihak bank penyalur juga turut hadir untuk memeriksa, melakukan validasi, dan memberikan KKS bagi KPM bansos PKH BPNT tersebut.
3. KPM Menerima KKS
KKS akan diberikan oleh pihak bank penyalur jika dokumen yang dibawa oleh KPM sudah benar dan sesuai dengan persyaratan.
Nantinya, KPM akan menerima buku rekening lengkap dengan KKS yang baru oleh pihak bank. Selain itu, disertakan pula nomor PIN untuk bisa mengakses KKS dan mengambil saldo dana bansos.
Jangan lupa untuk mengganti nomor PIN tersebut secara berkala. Penggantian PIN bisa dilakukan setiap 2 atau 3 bulan sekali untuk alasan keamanan.
Setelah itu, penyaluran bansos BPNT PKH akan dilakukan melalui rekening bank yang bersangkutan, dan dapat dibawa di ATM Merah Putih.
Itulah penjelasan teknis mengenai perpindahan skema penyaluran dari Kantor Pos ke KKS yang harus dilakukan agar KPM bansos PKH BPNT bisa klaim saldo dana bantuan sosial.
Dapatkan berita bansos dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.jpg)
.jpg)
