ADVERTISEMENT

Sindir Pernyataan Jokowi, Cak Imin: Jangan Berpihak, Ikut Kampanye Harus Cuti

Jumat, 26 Januari 2024 17:36 WIB

Share
Cak Imin saat Debat Cawapres. Ahmad Tri Hawaari
Cak Imin saat Debat Cawapres. Ahmad Tri Hawaari

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengingatkan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar belajar dari sikap Presiden k-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  dimana netralitas  tetap terjaga dalam Pemilu. 

Cak Imin  pun mengomentari  Presiden Jokowi yang menyebut presiden hingga menteri boleh kampanye dan memihak pada pemilihan umum (Pemilu). Pernyataan itu memunculkan anggapan presiden tidak netral dan hampir seluruh rakyat protes.

Menurutnya, suara perubahan yang mereka usung tidak bisa ditutupi siapa pun. Tiba-tiba Presiden Jokowi menunjukkan ketidaknetralannya.

"Kok tiba-tiba presiden tidak mau netral itu loh? Kenapa? Tapi hampir seluruh rakyat protes, presiden harus tetap netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Betul?" ujarnya saat  menghadiri acara Silaturahmi dan Konsolidasi Relawan Basra AMIN di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).

Ketua Umum PKB ini mengaku telah berkeliling setelah diputuskan oleh KPU menjadi cawapres, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Kesimpulannya rakyat ingin berubah nasibnya.

Menurut Cak Imin, Jokowi harusnya cuti jika ingin bekampanye atau memihak ke salah satu paslon. 

"Kalau berpihak harus cuti segera, kita hormat kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY," kata Cak Imin.

Cak Imin mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi yang secara tiba-tiba mengatakan keberpihakan dan kampanye. 

Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi. Masyarakat turut menyalurkan hak demokrasi dan hak politiknya memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa.

Sebelumnya,  Cak Imin  menyebut jelang Pemilu 2024 banyak pihak menyayangkan turunnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi sejak reformasi digaungkan tahun 1998 lalu harus dievaluasi agar ke depan menjadi lebih baik.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT