POSKOTA.CO.ID - Penolakan kehadiran tim nasional Israel akan berdampak pada Indonesia.
Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kemungkinan bisa membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.
Di sisi lain Indonesia tidak akan lagi dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan olahraga sepak bola di masa mendatang,
Karena itu pemerintah Indonesia didesak meredam sikap maupun aksi penolakan yang terjadi.
Juga diminta menjelaskan posisi politik internasional Indonesia terhadap Israel termasuk menjamin keselamatan para pemain Israel.
Belum ada sikap resmi Pemerintah Indonesia sampai dengan Selasa pagi (28/3/2023) atas polemik keikutsertaan tim nasional Israel dalam kejuaraan dunia yang rencananya digelar Mei mendatang.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah sedang menjalani proses untuk mencari jalan keluar terkait polemik keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20.
"Ya kita jalani proses ini untuk dicari jalan keluarnya," ucap Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (27/3/2023).
Mahfud mengatakan Indonesia tidak mempunyai dan tidak akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka.
Di sisi lainnya Mahfud menyebutkan Indonesia ingin bergaul di dunia internasional dan menjadikan olahraga sebagai salah satu pintu masuknya.
"Kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju, dan tetap tidak akan mendukung Israel. Tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel," tegasnya. “Nah langkah-langkah berikutnya tunggu saja.”
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Luar Negeri Indonesia dilaporkan terus berupaya mencari solusi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut.
Langkah Melobi FIFA
Plt Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy secara terpisah mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan terbang ke Zurich untuk melobi FIFA.
Muhadjir mengharapkan FIFA usai bertemu Erick dapat memahami situasi di Indonesia yang memicu polemik partisipasi Israel.
"Saya rasa Pak Erick akan segera ke Zurich untuk konsultasi lebih lanjut dengan FIFA. Ini belum level tertinggi ‘kan? Kemarin baru salah satu wakil ketua dari PSSI yang ketemu. Mudah-mudahan ada titik temu. Paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (27/3/2023).
Pemerintah Indonesia sudah melobi FIFA dengan mengajukan prasyarat terkait keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia.
Dia menjelaskan prasyarat itu disampaikan karena pemerintah Indonesia mempertimbangkan amanat konstitusi yang menyebutkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Muhadjir menegaskan sikap tersebut bukan berarti Indonesia menolak kehadiran Israel dengan alasan taat kepada konstitusi.
Prasyarat tersebut diajukan agar keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 tidak dianggap melanggar konstitusi Indonesia.
"Bukan berarti kita menolak kehadirannya dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA," ujar Muhadjir.
Namun lobi yang dilakukan dengan memberikan sejumlah prasyarat tersebut tidak mendapatkan sambutan positif dari FIFA.
"Ya tentu saja kita menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesempatan," katanya.
Muhadjir tidak membeberkan prasyarat apa saja yang diajukan pemerintah ke FIFA karena menurutnya percuma setelah FIFA memutuskan menunda undian grup Piala Dunia U-20 yang semestinya digelar pada Jumat (31/3/2023).
Benarkah FIFA Menunjuk Peru Menggantikan Indonesia?
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga menuturkan FIFA disebut mengambil keputusan resmi membatalkan drawing atau pengundian babak penyisihan Piala Dunia U-20 2023 di Bali.
Pembatalan tersebut dipicu adanya penolakan dari Gubernur Bali I Wayan Koster terhadap kehadiran tim nasional Israel U-20 ke wilayahnya.
FIFA tidak hanya membatalkan agenda pengundian tetapi juga membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh mantan pengurus PSSI Yesayas Oktavianus.
Kemudian FIFA juga disebut telah menunjuk Peru sebagai tuan rumah pengganti.
"Itu informasi yang saya dapat pada 26 Maret 2023 sore hari," ucap Yesayas pada Senin (27/3/2023).
"Kalau dilihat sampai sekarang tidak ada sanggahan dari pemerintah Indonesia maka hampir pasti informasi itu benar," sambungnya.
Tetapi belum dibukanya surat FIFA ke publik menunjukkan pemerintah Indonesia sedang melakukan lobi politik yang ketat dengan FIFA agar tetap menjadi tuan rumah.
Kabar tersebut coba dikonfirmasi ke anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga tetapi sampai artikel ini ditulis belum ada tanggapan.
Pengamat sepak bola Kusnaeni menilai pembatalan agenda pengundian di Bali merupakan kode keras atau peringatan dari FIFA kepada Indonesia agar tidak main-main dengan perhelatan yang tinggal dua bulan lagi.
Indonesia sangat mungkin dicabut statusnya sebagai tuan rumah kalau dianggap tidak becus.
"Situasinya menurut saya saat ini fifty fifty Indonesia bisa resmi dibatalkan jadi tuan rumah makanya Indonesia harus serius meyakinkan FIFA," jelas Kusnaeni.
Apa Yang Harus Dilakukan Indonesia?
Kusnaeni menyebutkan Indonesia masih punya kesempatan untuk tetap menjadi tuan rumah dan terhindar dari sanksi. Asalkan bisa meyakinkan FIFA soal posisi politik internasional Indonesia terhadap Israel, kesiapan infrastruktur, hingga jaminan keamanan terhadap pemain Israel.
Sebab sentimen anti Israel yang muncul saat ini, menurut dia, tidak mewakili sikap politik resmi Indonesia dan seluruh masyarakat.
Delegasi FIFA hingga saat ini masih terus meninjau sejumlah stadion yang akan dipakai untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20.
"Tinggal dijelaskan sikap pemerintah Indonesia yang sebenarnya seperti apa? Itu yang saya bilang peta sikap Indonesia. Kita menolak atau tidak sebagai sebuah bangsa?" ujarnya.
"Kalau kita menyetujui kehadiran tim nasional Israel bagaimana kita memberi jaminan keamanan? Tunjukkan di situ," tegasnya. "Dalam beberapa kasus FIFA memahami persoalan domestik tuan rumah dan akan menyesuaikan."
Beberapa syarat bisa ditawarkan pemerintah kepada FIFA agar turnamen ini tetap berjalan di Indonesia dan mencapai titik temu. Di antaranya tidak mengibarkan bendera atau memutar lagu kebangsaan Israel.
Hal lainnya bisa dengan lobi segitiga antara FIFA dan Singapura dalam hal pelaksanaan laga di grup yang ditempati Israel menurut Yesayas Oktavianus.
Di mana seluruh pertandingan yang diikuti oleh tim Israel akan dilaksanakan di Singapura.
Meskipun opsi tersebut perlu kerja keras lantaran harus melobi pemerintah Singapura. Sedangkan Indonesia sejak awal menyatakan seluruh pertandingan digelar di dalam negeri.
Yesayas juga menyebut pemerintah punya waktu setidaknya seminggu ke depan untuk meyakinkan FIFA. Waktu krusial ini menjadi penentu apakah Piala Dunia U-20 dilanjutkan di Indonesia atau tidak.
Apakah Indonesia Akan Kena Sanksi?
Kusnaeni dan Yesayas Oktavianus menyebut Indonesia tidak akan kena sanksi apapun dari FIFA selama keputusan pembatalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 datang dari federasi.
Hanya saja ada harga yang harus dibayar dan hal tersebut sangat krusial di mata internasional menurut Yesayas Oktavianus.
“Kepercayaan dari dunia internasional terhadap Indonesia akan hilang. Indonesia tidak dipercaya lagi menjadi tuan rumah gelaran besar misalnya Piala Dunia senior yang melibatkan Israel,” imbuhnya. "Karena Indonesia dianggap tidak kuat menjaga keamanan dalam melindungi warga negara asing."
Dari segi finansial, anggaran memperbaiki infrastruktur stadion jadi terbuang begitu saja.
Adapun mengenai sanksi berupa pembekuan, kata Kusnaeni, bisa saja dijatuhkan FIFA kalau dalam pelaksanaan turnamen nanti terjadi ancaman nyata terhadap tim Israel.
"Sanksi bisa diberikan. Tetapi masih jauh itu buntutnya. Sekarang masih di kepala. Yang mungkin terjadi adalah perubahan agenda drawing. Perubahan agenda pelaksanaan yang tadinya Mei bisa digeser ke bulan lain," jelasnya.
Karena FIFA melihat Indonesia sebagai aset besar untuk sepak bola dunia. Apalagi dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan mayoritas menggemari sepakbola.
Indonesia disebutnya membutuhkan perhelatan ini untuk menaikkan pamor di panggung global.
"Jadi FIFA tidak akan gegabah mencabut status tuan rumah."
Apa Kata PSSI?
Sebelumnya anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan PSSI akan mengantisipasi kemungkinan terburuk dari situasi ini.
"Kami dari PSSI sedang memikirkan penyelamatan sepak bola Indonesia. Karena sanksi FIFA bisa mengucilkan sepak bola Indonesia dari dunia," ujarnya dalam konferensi pers di GBK Arena Jakarta pada Minggu (26/3/2023).
PSSI memahami sulitnya memisahkan politik dan olahraga. Karena itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Inafoc atau penanggung jawab pelaksana Indonesia.
"Ketua Umum juga akan melaporkan kepada Presiden pada kesempatan pertama untuk mencari solusi untuk semua ini baik secara diplomasi maupun politik luar negeri untuk bagaimana menyelamatkan sepakbola Indonesia yang kita cintai," tambah Arya.
Dia juga meminta semua pecinta sepak bola di Indonesia dan masyarakat yang ingin persepakbolaan tanah air lebih maju untuk bersikap tenang.
Mengapa Tim Israel Ditolak?
Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni pada Oktober 2019.
Sebanyak 24 negara peserta termasuk Israel lolos ke babak final.
Tim nasional Israel sebelumnya tidak pernah tampil di Piala Dunia U-20 sejak ajang tersebut digelar pada 1997. Ini merupakan sejarah kali pertama mereka.
Namun suara penolakan atas kehadiran timnas Israel ke Indonesia mulai bermunculan dari sejumlah tokoh dan organisasi sejak pertengahan Maret lalu.
Dua kepala daerah dari PDI Perjuangan yang terang-terangan menolak adalah Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster.
Penolakan tersebut dilandasi komitmen dukungan untuk kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden Sukarno. ***
(BBC)
