DPR Dukung Pemerintah Ajukan Banding Terhadap WTO Soal Larangan Ekspor Nikel RI

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Masalah kebijakan nasional dalam hal pengelolaan nikel Indonesi digugat pihak luar ke WTO (World Trade organization  atau Organisasi Perdagangan Dunia).

Dalam hal ini kebijakan Presiden Joko Widodo  (Jokowi)  yang melarang ekspor bahan mentah nikel yang didukung. Namun, di dalam negeri, kebijakan Presiden jokowi itu mendapat dukungan penuh dari parlemen.

Pasalnya, larangan ekspor bahan mentah nikel ini sangat penting buat bangsa ke depan, khususnya untuk pertambangan nikel Indonesia.

Kalangan Komisi VII DPR  mengapresiasi kebijakan Presiden yang melarang ekspor bahan mentah nikel dan tembaga. Sebab, larangan ekspor ini penting untuk pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri.

Kini Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang menyatakan akan mengajukan banding terhadap keputusan World Trade Organization (WTO) soal larangan ekspor nikel.

Diketahui, WTO telah menyatakan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pelarangan ekspor serta kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri, terbukti melanggar ketentuan organisasi dagang dunia itu.

Karena itu, pria yang kerap disapa Gunhar itu menilai sikap pemerintah Indonesia melawan keputusan WTO sudah tepat.

Gunhar mengatakan pemerintah harus tetap melanjutkan program hilirisasi nikel meskipun WTO menyatakan Indonesia kalah dalam perkara larangan ekspor nikel tersebut.

“Sikap perlawanan pemerintah Indonesia terhadap keputusan WTO itu harus didukung penuh. Pelarangan ekspor nikel dalam bentuk mentah sudah tepat demi meningkatkan nilai jual dan pendapatan negara," ujar GunharKamis (1/12/2022).

Gunhar menjelaskan hilirisasi nikel dan sumber daya alam (SDA) lainnya di Indonesia sebuah keharusan demi meningkatkan nilai tambah serta pendapatan negara.

Kebijakan itu, menurutnya, akan berujung pada kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dalam UUD 45. Selain itu, hilirisasi SDA selama ini telah terbukti membawa dampak pada peningkatan pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong industri akhir pemakaian mineral nikel.

Data pun membuktikan, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan 'durian runtuh' berupa pendapatan negara yang besar dari nilai ekspor nikel yang sudah terhilirisasi.

"Diperkirakan nilainya Rp418 triliun sampai Rp465 triliun. Semua penambahan pendapatan negara itu tentu akan berujung bagi kemakmuran rakyat Indonesia sendiri,” kata politisi PDIP itu.

Oleh karena itu, Gunhar menyatakan sudah saatnya kekayaan sumber daya alam negeri ini dapat dikelola sepenuhnya dari hulu sampai hilir oleh bangsa Indonesia, dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Segenap tumpah darah, pemuda dan pemudi Indonesia sudah saatnya mengelola SDA yang kita miliki. Tujuanya adalah untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata,” kata Gunhar. (win)