JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin dalam kunjungan ke Provinsi Papua Barat menerima para raja, kepala suku, dan tokoh adat di Kaimana Beach Hotel II, Jalan Utarom, Mai Mai, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Kamis (1/11/2022).
Wapres yang juga Ketua Badan Pengarah Papua (BPP) didampingi para pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat dan para bupati se-provinsi.
Hadir juga Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, dan lainnya.
Salah satunya, Kepala Suku Oburau, Hakim Aituarau, yang pada kesempatan ini menyampaikan bahwa wilayah Papua Barat menjadi wilayah Nusantara tidak hanya sejak kemerdekaan Indonesia, tetapi jauh sejak zaman Majapahit.
Untuk itu, Hakim mengharapkan pemerintah lebih dapat memperhatikan pembangunan Papua Barat dengan seluruh wilayah adatnya.
"Di sini ada 9 raja yang tersebar dari Fak Fak sampai Kaimana, di Bintuni, dan juga ada istilah-istilah lain dipakai di Wondama untuk raja. Tapi kami mengenal sistem pemerintahan ini mengikuti sistem yang ada di Nusantara,” tuturnya.
Tidak hanya itu, seiring adanya pembentukan daerah otonom baru (DOB) di beberapa wilayah Papua, Hakim juga mengharapkan wilayah Papua Barat bagian Selatan yang meliputi wilayah kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak Fak, dan Kaimana dapat menjadi satu provinsi tersendiri.
“Bapak Wapres, harapan kami yang paling tinggi, kami ingin memiliki provinsi sendiri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri juga mudah-mudahan bisa mencatat apa yang menjadi keluh kesah kita,” harapnya.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan di wilayah Papua Barat bagian Selatan saat ini jauh tertinggal dari wilayah bagian Utara seperti Manokwari.
"Sudah lebih dari 20 tahun provinsi Papua Barat berdiri, Kaimana masih seperti ini Pak, Fak Fak masih seperti yang dulu, Wondama masih seperti kemarin-kemarin, Bintuni yang sama memberikan makan kita melalui Migas juga sama (keadaannya),” ungkapnya.
Wapres mengatakan bahwa dirinya akan mencatat dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan para tokoh adat Papua Barat pada pertemuan ini.
"Usulan-usulan tadi yang disampaikan akan jadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami,” tegasnya.
Pemerintah memang memiliki keinginan besar untuk mempercepat pembangunan Papua.
Salah satunya dengan membentuk DOB di Papua dan Papua Barat.
"Di Provinsi Papua, telah menambah 3 provinsi, di Papua Barat tambah 1 provinsi,” terangnya.
Padahal, kata Wapres, pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia.
Namun, untuk Papua dikecualikan, karena memang pemerintah ingin mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. (johara)