JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Perdebatan atau intervensi di Dewan HAM PBB atas isu Uighur harus dilakukan dengan kesediaan dari Tiongkok.

Penilaian ini datang dari Peneliti Hubungan Internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nanto Sriyanto.

Ketika Beijing tidak mau isu domestiknya dibahas di level internasional maka Indonesia pun menolak rancangan mosi tersebut.

"Terlepas bahwa kemudian ada spekulasi ini terkait hubungan ekonomi antara Tiongkok dengan sejumlah negara yang menolak mosi itu tetapi saya melihat juga persoalan HAM ini kredibilitasnya terkait dengan persoalan intervensi,” ucap Nanto seperti dikutip dari VOA pada pada pekan lalu.

Dia melanjutkan,”Kebanyakan yang menjadi subjek diskusi adalah negara-negara berkembang.”

Nanto Sriyanto mengakui mengharapkan kesediaan Tiongkok untuk membahas isu Uighur di level internasional hampir tidak mungkin. Termasuk di Dewan HAM PBB.

Tiongkok saat ini sangat menolak masalah-masalah domestiknya diintervensi.

Selain isu Xinjiang, Tiongkok juga menolak membahas isu Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan di forum dunia.

Indonesia melihat apa yang dilakukan Tiongkok di Xinjiang masih merupakan masalah domestik dan Tiongkok diharapkan bisa melakukan perbaikan ke depannya.

Nanto Sriyanto menilai negara-negara berkembang seperti Indonesia juga khawatir dengan pembahasan masalah HAM.