.jpg)
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Inggar Joshua meminta kasus tower BTS yang diduga ilegal di Kelurahan Semanan, Jakarta Barat, segera diusut tuntas.
"Itu harus diusut, harus dibongkar ini permasalahan BTS," katanya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Permintaan itu setelah adanya kasus pemecetan terhadap ketua RW 12 Kelurahan Semanan, Harun Alamsjah yang tengah menelusuri berdirinya dua tower BTS di kompleks warga.
Harun yang menjabat ketua RW 12 sejak tahun 2022 itu dipecat lantaran diduga menyelewengkan dana kebersihan. Namun, Inggard menilai pemecatan itu tidak berdasar.
Pasalnya, Inggar menilai penyelewengan dana kebersihan yang dituduhkan kepada Harun tidak terbukti. Dana kas dari IPL warga yang dikelola Harun dibuktikan dengan pembukuan yang jelas.
Justru, lanjutnya, pemecatan ini dilakukan karena berkaitan dengan pemasangan tower BTS yang tidak transparan. Serta ada kaitan kuat adanya intervensi ketua RW lama dan Lurah.
"Jadi saya berpikir ini ada kaitannya dengan pemasangan menara BTS yang kurang transparan pada periode yang lama, termasuk Lurah ada disitu. Ini kan terjadi konspirasi," kata Inggard.
Ditambah lagi, sejak Harun menjabat ketua RW, dana kas warga justru mengalami surplus. Bahkan pengeluaran dana kebersihan sejak dikelola Harun menjadi lebih terminimalisir.
"Sampah itu waktu dikelola oleh orang lama, 1 bulan nilainya Rp40 juta. Setelah dikelola sama pak Harun cuma Rp25 juta. Dan semua keterangannya jelas," ungkap Inggard.
Saat dikonfirmasi, Lurah Semanan Bayu F Gantha menyebut masalah pemecatan terhadap ketua RW bukan dari adanya keberadaan tower BTS. Namun ia tak membeberkan secara detail.
"Bukan, masalahnya bukan dari situ (tower BTS). Masalah tower pun awalnya dari yang bersangkutan (Harun)," katanya lewat pesan singkat.
.png)
