Jokowi Perintahkan Mahfud MD Reformasi Hukum di Indonesia

“Saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK,” ucap Jokowi.

Di sisi lain, Mahfud MD lalu menjelaskan keinginan Jokowi berangkat dari keprihatinannya terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi yang kerap digembosi lembaga peradilan.

Menko Polhukam juga mengatakan bahwa Jokowi akhirnya memerintahkan jajarannya di eksekutif untuk mengambil sikap terhadap lembaga yudikatif.

“Presiden sangat prihatin dengan peristiwa OTT oleh KPK yang melibatkan Hakim Agung. Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan,” ujar Mahfud Md, dikutip pada Jumat (30/9/2022).

Menurut Mahfud, pemerintah sudah berupaya tegas mengamputasi tubuhnya dengan menindak lembaga seperti Asusransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satlit Kemhan, Kementerian, dan lain sebagainya. Namun upaya pemerintah yang bagus menurutnya kerap gembos di Mahkamah Agung (MA).

“Kejaksaan agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya. KPK juga cukup lumayan. Tetapi kerapkali usaha-usaha yang bagus itu gembos di MA,” sambungnya.

Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengungkit keburukan Mahkamah Agung atas banyaknya koruptor yang hukumannya dikorting, bahkan dibebaskan.

Selain itu menurut Mahfud, pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak lantaran berbeda lembaga dan dalih keputusan hakim tidak bisa dicampuri. Kendati demikian, kini muncul kasus yang justru menimpa hakimnya.