JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mayoritas warga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Hasil ini diperoleh dari survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan pada 25 hingga 31 Agustus 2022.

Sebanyak 71,8 persen warga tahu tentang rencana kenaikan harga BBM. Sedangkan 78,7 persen warga kurang atau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM.

Survei ini diluncurkan saat Rilis Survei Nasional “Sikap Publik Terhadap Pengurangan Subsidi BBM” pada Rabu (7/9/2022). Sebanyak 1.219 responden dari 34 provinsi di Indonesia berpartisipasi dalam survei ini.

Tingkat kesalahan diperkirakan sebesar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan sebelum pemerintah secara resmi mengumumkan pengurangan subsidi BBM. Demikian dikutip dari VOA.

Hasil survei itu di antaranya mengungkapkan penolakan kenaikan BBM lebih tinggi di wilayah pedesaan sebesar 82,1 persen dibandingkan wilayah perkotaan 75,4 persen.

Untuk penolakan kenaikan BBM dari sisi pendapatan, penghasilan di atas Rp 4 juta sebesar 54,2 persen dan warga yang berpenghasilan di bawah satu Rp 1 juta per bulan sebesar 69,1 persen.

Sementara dari sisi jenis pekerjaan, penolakan kenaikan BBM dari kalangan pegawai baik negeri maupun swasta sebesar 82 persen sementara kelompok petani, peternak, dan nelayan sebesar 67,3 persen.

“Mungkin kita punya penafsiran karena kelompok dengan pendapatan menengah ke atas mungkin banyak juga yang menggunakan BBM bersubsidi jadi lebih menolak ketimbang kelas menengah bawah yang mungkin tidak lebih banyak menggunakan Pertalite misalnya,” pungkas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. ***