Pembatasan Pertalite Khusus Motor dan Angkutan Umum Bisa Hemat 60% Konsumsi BBM, Begini Penjelasan Pengamat Ekonomi Energi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mendorong pemerintah harus segera mengatasi persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN 2023.

Sekitar 60% dari Pertalite dan Solar tidak tepat sasaran selama ini yang bisa dihemat. 

Dengan demikian, 60% pengguna yang tidak berhak menikmati BBM bersubsidi dialihkan ke Pertamax.

"Menurut saya, atasi tadi dengan pembatasan BBM bersubsidi saat ini untuk sepeda motor dan angkutan umum, maka sekitar 60% bisa diselamatkan oleh pemerintah," tegas Fahmy Radhi, Selasa (23/8/2022).

Menurutnya, efek kenaikan harga bagi pengguna yang tidak lagi boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi bisa dilokalisir, sehingga dampak inflasi tidak terlalu tinggi.

Jika strategi pembatasan berhasil, maka APBN bisa diselamatkan sekaligus bisa mengendalikan inflasi.

"Inflasinya berpengaruh tapi tidak signifikan. Kalau 60% diselamatkan, (inflasi) bisa 0,5%. Asal solar tidak naik," ujarnya.

Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menempuh kebijakan menaikkan BBM bersubsidi mengingat ancaman inflasi dan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Saya tidak yakin Pak Jokowi mau mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah ini," ungkapnya.

Dikatakan Fahmy, jika kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan Solar menjadi Rp8.500 dilakukan secara bersamaan sudah pasti menyulut inflasi. Bahkan jika kenaikan inflasi makanan 2% akan mendorong inflasi hingga 5,2% yoy.