PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Perpolitikan di tingkat kabupaten Pandegalang makin seru, dan pemicunya adalah soal rencana bupati Irna Narulita yang akan memberikan sepeda lisrik kepada para RT dan RW.
Sejumlah penolakan muncul, dan makin terakumulasi ke tingkat parpol di Pandeglang, yang kemudian dimainkan di DPRD Pandeglang.
Dari 11 Fraksi di DPRD Pandeglang kini terbelah menjadi dua kubu, ada yang mendukung, dan ada yang menolak. Mereka membahas soal kebijakan Bupati Pandeglang, tentang pemberian sepeda listrik untuk para RT dan RW.
Dari 11 Fraksi Partai Politik (Parpol) di Gedung Legislatif itu, tujuh fraksi menyetujui kebijakan Bupati, sedangkan empat 4 fraksi menolak, dengan pendapat dan alasannya masing - masing.
Fraksi-fraksi yang setuju terhadap kebijakan Bupati Irna Narulita tersebut diantaranya, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, PAN, Nasdem, PBB dan Perindo. Dan fraksi yang menolak yaitu Golkar, Gerindra, PKB dan PPP.
Rencana Bupati Pandeglang untuk memberikan sepeda listrik tersebut sudah dibahas dalam rencana penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (RKUA PPAS) 2023 mendatang dengan estimasi anggaran sebesar Rp 38 miliar.
Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PKS, alasan menyetujui kebijakan Bupati Pandeglang, yang akan memberikan sepeda listrik kepada RT dan RW itu karena, sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atas pengorbanan yang dilakukan RT RW selama ini, dan program itu diharapakan menjadi penyemangat bagi para RT dan RW dalam bertugas.
"Komitmen Bupati untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur melalui program Jakamantul terus berlanjut dan terus berupaya menuntaskan sampai dengan masa akhir tugas nya," ungkap Sekretaris Fraksi PKS DPRD Pandeglang, Dede Sumantri, Minggu (14/8/2022).
Menurutnya, gagasan program pembinaan RT dan RW yang diluncurkan Bupati Pandeglang, hal ini sebenarnya variatif mulai dari kenaikan insentif, bantuan alat komunikasi sampai dengan sepeda listrik.
Sehingga lanjut dia, dalam realisasinya nanti masih bisa berubah. Yang penting kodifikasi penganggaran pembinaan RT dan RW tersebut bisa masuk terlebih dahulu di kebijakan umum anggaran yang selanjutnya nanti akan di bahas di APBD 2023.
"Niat baik pemerintah daerah dalam menumbuhkan semangat RT dan RW dalam melakukan mobilitas di lapangan dengan memberikan apresiasi ini menjadi dasar kita untuk mendukung program Bupati Pandeglang," ujarnya.
Sementara, Ketua Fraksi PKB Pandeglang, Ade Muamar mengaku, memang pada pembahasan Rencana KUA PPAS di Badan Anggaran (Banggar) itu baru pintu masuk saja. Meskipun secara voting yang menolak hanya 4 Fraksi dan yang setuju 7 Fraksi, tapi itu kan belum final. Karena belum masuk pada pembahasan APBD nya.
Sebab menurutnya, yang kalah dalam voting belum tentu ikut yang setuju, dan Fraksi yang setuju pun belum tentu juga, karena harus dilihat dari postur anggarannya.
"Kalau anggarannya tidak ada, ya bisa jadi program sepeda itu tidak jadi direalisasikan. Jadi untuk RKUA PPAS baru sebatas pintu masuk saja," ujarnya.
Saat ditanya bagiamana prinsip PKB ke depan apakah akan tetap menolak atau ikut setuju dengan Fraksi - fraksi lain. Ade Muamar mengaku, program tersebut masih dalam pembahasan dan akan dilihat dari postur anggaran.
"Namun, ia lebih cenderung bahwa yang diprioritaskan itu pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan insentif RT RT itu sendiri," tandasnya. (Samsul Fatoni).