JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Rencana PT Pertamina Patra Niaga yang akan mewajibkan masyarakat mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar mulai 1 Juli 2022, dinilai Pengamat Ekonomi Arim Nasim untuk membatasi masyarakat agar membeli Pertamax.
“Pembeli pertalite terdata, dan setiap orang akan dibatasi pembeliannya. Kalau sudah melebihi jatah dia akan dilarang beli pertalite dan terpaksa beli pertamax,” tutur Arim kepada Poskota.co.id, Jumat, (1/7/2022).
Arim mengungkap alasan mengapa pertalite diistilahkan hanya untuk masyarakat miskin. Menurutnya, karena dianggap pertalite itu BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah.
“Dulu premium, sekarang premium dihapus, maka yang disubsidi itu menurut perhitungan pemerintah adalah BBM jenis pertalite, karena ada subsidi selama ini, menurut pemerintah tidak tepat sasaran. Dengan adanya MyPertamina, diharapkan pembeli pertalite terdata, dan setiap orang akan dibatasi pembeliannya,” ujarnya.
Menurutnya, akar masalah dari keluarnya kebijakan ini disebabkan APBN Indonesia bermasalah.
“Karena terbebani oleh utang, bunganya aja tahun ini Rp407 triliun, APBN juga dibebani oleh proyek-proyek oligarki seperti IKN. Karena itu subsidi terus dikurangi. Menaikkan harga pertalite resiko sosial dan politik terlalu tinggi, maka akhirnya pertalite dibatasi dan masyarakat dipaksa beli pertamax yang bebas subsidi,” ungkapnya.
“Jadi, problemnya itu subsidi dianggap beban negara, padahal sebenarnya utang yang menjadi beban negara,” tegasnya. Arim menilai, sumber daya migas saat ini hampir 50 persen lebih dikuasai oleh swasta. Akhirnya, pemerintah selain impor, juga harus membeli minyak sendiri yang dikuasai swasta dengan harga internasional.
Di sisi lain, kata Arim, akar masalahnya di APBN dan kebijakan fiskal yang dasarnya kapitalis. Maka kalau menurut Islam, tentang paradigma APBN dan kebijakan fiskal harus disesuaikan dengan syariat Islam.
“Dalam pandangan Islam, haram menyerahkan SDA termasuk migas ke swasta tapi wajib dikelola oleh negara sebagai pemasukan APBN. Negara akan serius mengembangkan energi alternatif sehingga mengurangi konsumsi migas, dan negara mengatur penggunaan migas sesuai dengan syariat sehingga akan mewujudkan keadilan baik bagi yang kaya maupun yang miskin,” tuturnya.
Ia menegaskan, dalam pandangan Islam subsidi bukan merupakan beban negara tetapi sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap rakyat. “Dan yang pasti APBN tidak akan terbebani utang dan bunga, karena menurut Islam itu haram,” pungkasnya. (CR-04)