JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPR Fraksi PDIP Paramitha Widya Kusuma memberikan kritikan terkait wacana penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM jenis pertalite. Menurutnya, pemerintah hanya membuat susah masyarakat kecil.
"Pada dasarnya, saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu, pasti banyak yang tidak paham,” kata Paramitha dalam keterangannya.
Menanggapi hal itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan bila pemerintah yang saat ini dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan kader PDIP.
Tak hanya itu, Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga kader dari PDIP.
"Sekedar mengingatkan: Presiden RI dan Komut Pertaminan adalah kader PDIP. Jelas ?” tulis Said Didu melalui akun twitternya @msaid_didu.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma menilai akar permasalahan dari penggunaan aplikasi ada dua, yaitu subsidi tidak tepat sasaran, bensin bersubsidi tidak sampai kepada yang berhak. Maka dari itu diadakan program digitalisasi di 5.500 SPBU.
“Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? Berarti kan selama ini digitaliasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik, padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan rupiah,” jelas dia.
Oleh karena itu, Paramitha menyarankan Pertamina mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang sejak lama. Karena, kata dia, tujuan digitalisasi itu sudah jelas supaya Pertamina mempunyai data akurat dan transparan.
“Kalau saja penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada, jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite. Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan,” ujarnya. (*)
.jpg)
.jpg)
