ADVERTISEMENT

Jokowi: APBN 2023, Pendapatan Negara Rp2.443, Alokasi Pendidikan Rp608 Triliun, Bantu Masyarakat Miskin Rp479 Trilun

Selasa, 16 Agustus 2022 20:58 WIB

Share
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 di MPR/DPR/DPD RI. (biro pers)
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 di MPR/DPR/DPD RI. (biro pers)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemerintah merancang pendapatan negara pada tahun 2023 sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun. 

"Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi  pengelolaan PNBP," terang Jokowi.

Itu disampaikan Kepala Negara pada pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa siang (16/8/2022).

Presiden juga mengungkapkan Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun dalam Rancangan APBN Tahun 2023 yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara untuk bidang kesehatan.

"Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," papar Jokowi.

Presiden menyebutkan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi di berbagai institusi.

Sedangkan untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Presiden menambahkan Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Presiden menekankan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

"Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," tutur Presiden.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT