JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Perwakilan dari Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI ) angkat bicara soal Khilafatul Muslimin.
Pengurus BPET MUI, Muhammad Makmun Rasyid mengungkapkan bahwa kelompok Khilafatul Muslimin ternyata spesies yang sama dengan kelompok radikal-terorisme lain seperti HTI.
“Khilafatul Muslimin memiliki spesies sama dengan kelompok pegiat Khilafah Islamiyah lainnya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Muslimin Hizbullah dan kelompok radikal-terorisme lainnya.,” beber Makmun Rasyid (Pengurus BPET MUI Pusat) dalam pernyataan tertulis, dikutip pada Kamis (9/6/2022).
Makmun lalu menyebut bahwa pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Hasan Baraja sudah tercatat punya hubungan dengan kelompok teroris.
Lebih lanjut, Khilafatul Muslimin disebutnya ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam, serta membuat Indonesia mengusung sistem Khilafah Islamiyah.
“Jejak ini meniscayakan gerakan politik yang dipimpinnya akan membuat negara dalam negara dengan mengusung sistem Khilafah Islamiyah sebagai pengganti demokrasi, ideologi Islam mengganti Pancasila,” jelas Makmun.
“Dan hukum positifnya akan diterapkan hukum Islam. Ini sesuai dengan penggunaan Quran-Sunnah sebagai AD/ART-nya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Makmun mengungkap bahwa tindakan pihak kepolisian sudah tepat dengan meringkus Abdul Qodir Baraja di Lampung. Usai sebelumnya, kelompok Khilafatul Muslimin mengadakan konvoi di Jakarta dan membagikan selebaran pada masyarakat.
Adapun dalam sebuah video yang beredar, kegiatan konvoi beratribut khilafah itu disebut sebagai syiar oleh salah satu peserta konvoi.
“Penindakan yang dilakukan kepolisian sudah tepat. Aktivitas dakwah dan pengajian hanyalah sistem penjaringan yang biasa dilakukan kelompok radikal-terorisme pada umumnya,” kata Makmun.
Tidak hanya soal Khilafatul Muslimin, pengurus lembaga anti-teror yang diprakasai MUI itu juga menyinggung soal pengibaran bendera tauhid di acara deklarasi Anies maju Pilpres 2024.
“Ketika penindakan kepolisian terhadap para pegiat Khilafah Islamiyah muncul, maka disaat bersamaan muncul pegiat lainnya. Seperti pengibaran bendera HTI dalam upaya mendukung Anies,” jelas Makmun.
“Apapun motifnya, bendera sebagai simbol HTI yang sudah berstatus terlarang harus dilakukan penindakan tegas dan terukur. Memang, HTI ini masih melakukan kegiatan disana-disini. Seharusnya kepolisian dan pemerintah mengambil tidakan tegas yang bersifat kelanjutan,’ tambahnya.
Lebih lanjut, Makmun ingin agar ormas serta kelompok yang tidak berbadan hukum harus segera ditindak oleh pihak berwajib.
Selain itu, kelengkapan administratif dari sebuah kelompok atau ormas atau kelompok harus dikaji sebelum aparat keamanan memberikan izin kegiatan.
“Ini sebagai upaya pencegahan meluapnya aksi-aksi intoleran dan gerakan radikal-terorisme,” ungkap pengurus BPET MUI itu soal kelompok radikal Khilafatul Muslimin. (firas)