“SIAPKAN banyak KTP Bro, “ kata Yudi kepada mas Bro, selagi maksi di warteg langganannya.
“Buat apaan. Memang lo mau ngumpulin banyak KTP buat syarat bikin parpol ?” tanya mas Bro, menyaut saat obrolan di warteg.
“Bukan bikin parpol, tapi buat beli migor ( minyak goreng). Bukankah sekarang ada aturan baru untuk beli migor harus pakai KTP,” kata Yudi.
“Kayak mau pemilu aja pakai KTP. Pemilu masih jauh, nggak usah pencitraan Bro, “ kata mas Bro.
“Ini bukan soal pemilu. Tapi demi kelancaran agar distribusi migor murah sesuai dengan kuota dan sasaran,” tambah Heri.
“Kalau mau kasih subsidi rakyat nggak usah ribet pakai KTP segala. Kasih saja kepada pengurus masing–masing RT/RW yang tahu persis warganya yang perlu dapat subsidi,” kata mas Bro.
“Benar juga pendapat lo Bro, tapi ini pakai KTP agar distribusi dapat termonitor dengan baik, apalagi menggunakan sistem dengan aplikasi modern yang dapat diandalkan. Bukankah ini kemajuan,” kata Heri.
“Iya sih ini kemajuan teknologi. Sudah eranya segala sesuatu menggunakan aplikasi.,” kata mas Bro.
“Nah lo nyadar, “ sela Yudi.
“Gue paham soal itu. Tetapi jangan sampai menyulitkan warga yang hendak beli migor. Intinya jangan bikin ribet. Jika masyarakat makin sulit membeli sembako murah, bukan kemajuan, tapi kemunduran,” kata mas Bro.
“Nggak gitu juga sih Bro," kata Heri. "Tapi nggak salah juga kalau tujuannya untuk masyarakat kurang mampu, sudah ada datanya di tiap – tiap kelurahan. Lain halnya jika migor ini memang untuk rakyat, tanpa kecuali warga bebas membelinya, asal ada pembatasan jumlah pembelian.”
Seperti diketahui ada aturan baru beli migor curah dengan syarat KTP. Harga Rp 14 ribu per liter, maksimal pembelian 2 liter sehari. (jokles)