Pengamat: Konyol Beli Minyak Goreng dengan KTP, Ide Liar Semacam Ini Tidak Menyelesaikan Masalah

Pengamat, Konyol Beli Minyak Goreng, dengan KTP,  Ide Liar, Tidak Menyelesaikan Masalah, Minyak Goreng,

Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Dalam Pendistribusian Minyak Goreng Belum Tepat

Pengamat: Konyol beli minyak goreng dengan KTP, Ide Liar Semacam Ini Tidak Menyelesaikan Masalah

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai masalah distribusi minyak goreng curah cukup diatur oleh Perum Bulog saja, sehingga rantai pasok bisa dipangkas, dan harga bisa lebih wajar di level konsumen akhir.

Oleh karena itu, Bhima menilai wacana penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk mengintegrasikan sistem distribusi minyak goreng yang diwacanakan oleh pemerintah tidak tepat.

"Ini bukan Pemilu atau kemarin karena terpaksa saat pandemi masyarakat harus download Peduli Lindungi. Konyol beli minyak goreng dengan KTP di negara produsen minyak goreng sawit terbesar di dunia. Tidak perlu berlebihan gunakan KTP untuk syarat pembelian minyak goreng, lagi pula yang jadi sasaran kan masyarakat berpendapatan rendah," jelas Bhima di Jakarta, Senin, (6/6/2022).

Sehingga kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) ini, ide-ide liar semacam ini tidak menyelesaikan masalah mahalnya harga minyak goreng. Belum persoalan minyak goreng kemasan yang harganya masih diatas Rp26 ribu per liter rata-rata nasional, karena acuan yang digunakan adalah mekanisme pasar.

"Paska regulasi pembukaan kran ekspor, harga CPO dipasar internasional naik 1,5 persen ke level 6.207 ringgit per ton bukan malah turun, yang jadi persoalan harga minyak kemasan akan semakin mahal kalau acuan pasar naik,"kata Bhima.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan sistem distribusi minyak goreng dengan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dilakukan untuk memitigasi manipulasi data.