ADVERTISEMENT
Senin, 4 April 2022 15:12 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat anak buahnya yang menggemborkan wacana perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Emrus menilai, menteri yang seolah-olah punya agenda politik ketika masih menjabat sebagai perlu dipertimbangkan untuk diberi kartu merah.
"Jika ada menteri, diminta atau tidak, tetapi seolah ngotot wacanakan tunda Pemilu atau perpanjang jabatan rezim, sekalipun gunakan bahasa tersirat, bisa 'dimanfaatkan' olehnya untuk politik praktis baginya dan kelompoknya," kata Emrus, Senin 4 April 2022.
Emrus menyatakan, menteri tersebut baiknya di-reshuffle karena telah menjadi beban politik Jokowi.
"Ya, karena jadi beban politik rezim," ujarnya.
Emrus menegaskan, terdapat dua wacana politik yang akan memantik amarah publik yakni penundaan Pemilu dan Jokowi 3 periode.
"Tanpa abaikan keberhasilan rezim, ada dua 'cuaca' publik buat rezim berpotensi tidak soft landing, yaitu tunda Pemilu dan jabatan tiga periode," bebernya.
Emrus meminta, agar dapat menjaga marwah pemerintahan dan bisa memberikan yang terbaik, maka Jokowi harus menolak wacana penundaan Pemilu atau penambahan masa jabatan presiden 3 periode.
"Pusat rezim sebaiknya tegas menyatakan tolak dua wacana tersebut dan minta menteri menghentikan wacana atau di-reshuffle," demikian Emrus. (rizal)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT