"BRO, sudah dengar kabar akan ada reshuffle kabinet?” tanya Yudi kepada Heri, rekannya seusai maksi (makan siang) di warteg langganannya.
“Ya dengar-dengar sih akhir Maret, pada Rabu pon,” jawab Heri.
“Lah, Rabu pon kan dua hari lagi, besok lusa dong..”kata konsumen warteg lainnya menimpali.
“Kalau saya sih nggak ada keperluan dengan reshuffle yang bagi-bagi kursi jabatan menteri itu,” tambah Heri.
“Betul juga bro, bagi kita yang penting harga sembako tidak naik. Stok melimpah, harganya pun murah, jangan seperti sekarang cabai naik, minyak goreng naik, telur naik, bawang merah naik,” tambah konsumen tadi.
Iya juga. Soal kocok ulang kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Mau merombak atau tidak merombak adalah hak presiden. Begitu pun kapan waktu tepat untuk merombak menjadi kewenangan presiden. Mau Rabu pon, Kamis wage atau Jumat kliwon, terserah yang punya hak.
Tahun lalu, isu reshuffle juga mencuat. Akhir tahun dikabarkan akan ada reshuffle setelah Partai Amanat Nasional (PAN) masuk koalisi partai pendukung pemerintah. Tetapi tak terjadi. Kini isu kocok ulang kembali berkembang untuk mengakomodir partai koalisi yang belum dapat jatah kursi.
Jika reshuffle dilakukan, konon, PAN akan mendapatkan setidaknya jatah 1
kursi menteri, dan 1 kursi wakil menteri. Jadi kalau dikatakan reshuffle itu untuk kocok ulang bagi- bagi kursi jabatan menteri, tidaklah berlebihan.Tujuannya untuk mengakomodir partai koalisi pendukung pemerintah agar semakin kuat solid dan kuat.
Solid di kabinet karena bertambahnya kader parpol koalisi menduduki jabatan menteri, maka akan kuat pula dukungan di legislatif. Selain, tentu, untuk perbaikan kinerja.
Jadi reshuffle itu yang berkepentingan langsung adalah para elite, sedangkan
rakyat yang menerima dampak dari perombakan, akan semakin baik atau malah
bertambah buruk kinerja kabinet mendatang. (jokles)