BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Kepemilikan hibah besi scrap eks PT Freeport Indonesia, yang diputuskan milik Lima Dasar Kampung atau (Lima Daskam) asal Timika Mimika Papua kini digugat di Pegadilan Negeri (PN) Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Gugatan itu dilayangkan Ketua Umum Lembaga Adat (LMA) Provinsi Papua, Lenis Kogoya, yang juga sekaligus menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.
Edward Yulianus Omeyaro, asal Kampung Koperapoka, Timika Papua, salah satu tokoh yang hadir dalam persidangan mengatakan selama enam tahun ia bersama almarhum Ketua Lemasko Robertus Waropea memperjuangkan haknya, dan jelas itu memang haknya. Namun, kenapa baru sekarang muncul gugatan itu kepadanya.
"Kami ini masyarakat kecil yang hanya meminta haknya. Bapak (Lenis Kogoya) tidak pernah membantu masyarakat kecil, kami hanya masyarakat 5 kampung pengadilan yang dinyatakan berhak," kata Edward dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (20/3/2022).
Dalam persidangan selain Edward, ada 10 orang lainnya yang hadir. Diantaranya ialah lima orang perwakilan dari dasar kampung yakni Felix Ber Urmami (Tipuka), Elias MSiren Kampung, Nawaripi), Phelipus Tianaipa(Ayuka) dan Paulinus Mapuaripi (Nayaro), juga didampingi Dewan Perwakilan Pemuda Tipuka, Chelictus Utauru.
“Dan lima kepala suku. Kepala Suku Koperapuka Yosep Tumula, Kepala Suku Nawaripi Derek Abraham Maoromako Kepala Suku Nayaro Arnoldus Mapuaripi serta Kepala Suku Ayuka Frans Tumuka,” beber Edward.
Dijelaskan Edward, masyarakat lima kampung berhak atas hibah besi dari PT Freeport Indonesia karena daerah kondisi alam di lima kampung sudah rusak parah akibat terdampak limbah penambangan emas.
Seluruh pepohonan sudah terendam lumpur limbah, sehingga tanahnya tidak bisa untuk berkebun, bercocok tanam.
"Apalagi memelihara hewan ternak, kampung kami karena dampak limbah penambangan emas itu berubah menjadi genangan dan tumpukan limbah, dan satu-satunya cara untuk mencari kehidupan adalah pergi ke laut untuk mencari ikan, karena tanah ladang sudah rusak parah," terangnya.
Edward mengatakan, ihwal lima kampung memperjuangkan hak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong sejak tahun 2016.
Perebutan besi bekas ini bermula saat masyarakat tokoh kepala suku Kamoro tidak pernah mendapatkan limbah hibah besi dari Freeport.
Setelah ditelusuri, besi-besi tersebut dijual oleh mantan Bendahara Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), Yosep Iri Kabarubun ke pengusaha besi di Bogor Jawa Barat, Muhammad Marwan.
Besi-besi tersebut kemudian di sebar dibeberapa wilayah di Indonesia seperti Serang, Surabaya, hingga Medan Sumantra Utara.
Para kepala suku kemudian melaporkan itu Ketua Dewan Pimpinan Adat (DPA) Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), Robertus Waropea. Para kepala suku lima kampung ini kemudian menggugat jual beli itu ke Pengadilan Cibinong Bogor.
"Saya berjuang untuk masyarakat saya di kampung ini yang hancur. Tapi daerah bapak masih utuh, daerah saya sudah rusak apa yang saya mau cari, semuannya habis digunakan oleh Freeport. Saudara harus malu dengan saya. Sekarang hak kami mau kalian ambil," katanya.
Setelah enam tahun menjalani persidangan, pengadilan Cibinong memutuskan bahwa yang berhak mendapatkan besi itu adalah masyarakat di lima kampung Kamoro di Timika berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 31/ Pdt. G/ 2017/ PN. Cbi. Tanggal 19 Oktober 2017 jo. Penetapan Nomor : 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi. jo. Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi. Tanggal 23 Februari 2021.
"Jadi kami memohon jangan mengganggu kami, mohon mundur karena di sini ada kepala suku di setiap lima kampung ada beliau-beliau ini. Kami hanya memberi 1 persen (besi) untuk Papua," ungkapnya.
Sementara itu, kuasa hukum 5 Daskam Suku Kamoro, dari Mega & Associates Law Office, Gimono Ias mengatakan, agenda sidang dimulai dari memeriksa legalistas para pihak, kemudian dilanjutan dengan pemeriksaan identitas keabsahan.
Dalam gugatan tersebut, pengugat meminta untuk menempu jalur damai dengan meminta bagian hasil. Namun saat ditanya majelis hakim permintaan penggugat Lenis Kogoya majelis hakim, seluruh para kepala suku dan masyarakat di lima dasar kampung ini tidak bersedia damai.
"Artinya, untuk proses eksekusi besi bersama-sama apabila besi sudah terjual maka minta pembagian hasil. Masyarakat menolak itu pun setelah kami melakukan mediasi secara formal oleh hakim mediator,” kata Gimono.
“Sikap masyarakat lima dusun ini tetap menolak dengan alasan yang punya hak atas besi ini adalah masyarakat Kamora di lima kampung," sambungnya.
Lebih lanjut Gimono menjelaskan, saat ini 5 Daskam Kamoro Timika memiliki haknya atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong atas besi scrap total berjumlah ratusan ribu ton terletak di 26 titik pada yurisdiksi 14 pengadilan negeri di Indonesia.
"Dari 14 PN yang menerima Delegasi dari PN Cibinong itu, satu diantaranya yakni PN Serang telah melaksanakan eksekusi atas besi scrap dimaksud pada tanggal 09 Juni 2021," paparnya.
Sedangkan, yang berada dalam yurisdiksi 13 pengadilan negeri saat ini sedang dalam proses eksekusi termasuk yang sudah didahului dengan pelaksanaan Constatering (pencocokan obyek eksekusi) yaitu di Jakarta Utara, Surabaya, Gresik, Semarang dan Bekasi.
Dalam waktu dekat akan Constatering di PN Jakartta Timur dan PN Timika, sementara yang belum kami koordinasikan secara fisik adalah PN Medan, Pekanbaru, Samarinda, Banyuwangi, Sidoarjo dan PN Ternate.
Gimono menjelaskan, berdasarkan Memorandum Of Understanding (MOU) perwakilan Masyarakat Amungme dan Kamoro Papua menandatangani kesepakatan di New Orleance, Amerika Serikat Tanggal 13 Juli Tahun 2000. Dalam MoU itu, PT Freeport Indonesia yang lokasinya di atas tanah ulayat Masyarakat Amungme dan Kamoro (5 Daskam Kamoro), akan memberikan dana pemberdayaan masyarakat dan termasuk pemeliharaan lingkungan hidup.
Kemudian dalam proses berikutnya adanya recognisi pembangunan fasilitas rumah, Kesehatan, sekolahan. Termasuk hibah besi scraps, untuk masyarakat 5 Daskam Kamoro sebanyak 15.000 Ton per tahun.
"Namun atas hibah besi tersebut, masyarakat 5 Daskam sejak awal sampai hari ini sama sekali belum pernah menikmatinya, bahkah pada tahun 2011 atas besi eks. PT Freeport dijual oleh seorang oknum di Papua Bernama, Yoseph Iri Kabarubun dan pembelinya Muhammad Marwan," jelas Gimono.
Gimono mengatakan, pelaksanaan eksekusi di PN Serang dan obyek eksekusi terletak di Pelabuhan Ciwandan Banten tanggal 9 Juni 2021 itu dicatat sebagai sejarah dan merupakan berkah dan suatu hal yang sangat diharapkan oleh 2700 Kepala Keluarga Masyarakat 5 Daskam Suku Kamoro, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Apabila seluruh besi scraps manivest 2004 sampai 2009 berjumlah ratusan ribu ton itu sudah di eksekusi, maka ini merupakan anugrah besar bagi ribuan jiwa Masyarakat 5 Daskam Kamoro, Timika, Mimika , Papua, yang secara ekonomis dan sosial sebenarnya sangat memprihatinkan sekali.
Saat ini masyarakat 5 Daskam belum menikmati hasil dari hibah besi, namun disibukkan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Lenis Kogoya yang berasal dari Suku Dani di daerah pegunungan, bukan daerah yang terkena dampak dari limbah penanambangan PT Freeport Indonesia.
"Tim kuasa hukum sebagai pemegang amanah bertekad memperjuangkan hak ribuan jiwa Masyarakat 5 Daskam Suku Kamoro," pungkasnya. (JHN)