"Negara akan hebat dan kuat jika memiliki kedaulatan pangan, kedaulatan politik, ekonomi dan pertahanan serta keunggulan teknologi dan SDM bermoral" - Harmoko-
SERING dikatakan negara kita belum belum benar – benar berdaulat. Contoh paling nyata di depan mata adalah kelangkaan minyak goreng hingga kini belum juga terselesaikan. Rakyat mesti berburu, kadang harus antre berjam - jam hanya untuk mendapatkan satu liter minyak goreng (migor).
Kelangkaan minyak goreng semakin memberikan stigma negeri kita yang belum memiliki ketahanan pangan nasional. Belum adanya kemandirian, masih jauh dari kedaulatan pangan.
Ironi, di tengah melimpahnya produksi kelapa sawit (bahan mentah migor) dalam negeri, bahkan yang terbesar di dunia, warganya mengantre migor.
Menambah miris, menyusul tewasnya seorang ibu rumah tangga yang ikut mengantri untuk membeli seliter minyak goreng , Sabtu (12/3/2022) lalu di sebuah gerai minimarket di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, wilayah IKN baru.
Pangan adalah harga mati, hidup matinya rakyat, tak ubahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Manakala pemenuhan kebutuhan pangan belum tercukupi, kadang langka dengan harga yang mahal pula, sebagian masih impor, kalau hak atas pangan dan pengelolaan pangan masih dikuasai korporasi, mencerminkan belum adanya kemandirian pangan.
Artinya masih jauh dari kedaulatan, kata Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini. Sebab, konsep dasar kedaulatan pangan adalah pemenuhan kebutuhan melalui produksi lokal. Sistem pertanian berbasis kearifan lokal, adanya demokratisasi petani dan pasar yang berkeadilan, tanpa campur tangan dan penguasaan korporasi.
Negara akan hebat dan kuat jika memiliki kedaulatan pangan, kedaulatan politik, ekonomi dan pertahanan serta keunggulan teknologi dan SDM bermoral.
Kelangkaan migor, pertanda belum hadirnya negara dalam mewujudkan cita –citanya berdaulat secara ekonomi sebagaimana konsep Trisakti yang digagas Bung Karno tahun 1963. Isinya, Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidang ekonomi dan Berkepribadian dalam budaya. Dalam hal ini, berjati diri dan berkepribadian Pancasila dan UUD 1945.
Hasil sejumlah kajian, gagasan Trisakti merupakan antitesa dari kolonialisme, imperialisme dan feodalisme. Konsep ini pun masih relevan diterapkan di era kekinian, mengingat negeri kita ditandai adanya keterlibatan kelas kapital dalam mengatur kebijakan dalam negeri, tentu, sebagai dampak masuknya globalisasi dan investasi, baik dalam maupun luar negeri.
Menjadi ancaman kedaulatan ,jika tidak disikapi, dicermati dan dicarikan solusi. Ini untuk membangun kemandirian, bukan saja masalah pangan dan ekonomi dalam negeri, juga soal politik, pertahanan keamanan , energi dan sumber daya alam, sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan serta kemandirian teknologi.
Belum lagi masalah politik luar negeri, meski menganut bebas aktif, tetapi perlu kemandirian dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina, yang di belakangnya adalah ASNATO dan Rusia, yang sudah mengarah kepada penggunaan nuklir. Mandiri dalam artian bebas aktif, bukan berarti ikut arus, bukan pula netral, tetapi tampil di panggung dunia, mendamaikan konflik.
Indonesia yang benar-benar non-align, lebih berpeluang ketimbang Turki, tampil menjadi pemimpin penyeimbang kekuatan poros global untuk terciptanya perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, ikut menciptakan ketertiban dunia.
Dengan begitu Indonesia menjadi kuat dan berdaulat, tak hanya di dalam negeri, juga moncer ke mancanegara.
Menuju itu semua diperlukan grand strategi besar bangsa, kerja keras dan kerja bersama semua komponen bangsa. Grand strategi meliputi berbagai aspek kehidupan seperti grand strategi perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pengurangan utang nasional, peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM yang mumpuni dan bermoral, pengelolaan SDA dan pengembangan pariwisata dengan kearifan lokal.
Tak kalah pentingnya grand strategi ketahanan nasional atas pengaruh negara-negara adikuasa. Grand strategi bangsa ini tertuang dalam Garis Besar Kedaulatan Bangsa dan Rencana Pembangunan Bangsa yang berkelanjutan, yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat semua komponen bangsa. Semua komponen bangsa wajib mengawalnya agar sesuai on track tidak melenceng dan tidak ada kata tidak untuk setiap pemerintahan kedepan manapun tidak menjalankan amanah bangsa tersebut. Peran penelitian dan pengembangan teknologi juga sangatlah penting untuk mendukung serta mengaplikasikan grand strategi tersebut.
Mari kita mulai. Hanya saja semuanya harus terencana dengan baik dan matang. Tidak grusa – grusu nuruti napsu . Hendaknya “Sabar sareh mesthi bakal pikoleh.”- Setiap pekerjaan apalagi rencana besar, jangan dilakukan dengan tergesa- gesa agar hasilnya maksimal sesuai harapan. (Azisoko*)