BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air pada Kementerian PUPR, Arthur Lombogia mengatakan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penghambat utama di sejumlah persoalan DAS di Indonesia.
Untuk normalisasi sungai Cikeas dan Cileungsi, kata Arthur, Pemkab Bogor harus segera mempersiapkan lahan.
"Pasalnya, kendati program normalisasi sub-DAS Cileungsi dan Cikeas dicanangkan pemerintah pusat namun pembebasan lahan merupakan ranah Pemkab Bogor," ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Dalam pertemuan dengan Pengurus Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), saat ini Kementerian PUPR melakukan normalisasi di Kali Bekasi, yang mana proyek berdurasi tiga tahun tersebut terhenti karena persoalan lahan.
"Pembebasan lahan ada di bawah kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kami hanya membangun infrastrukturnya," jelasnya.
Dia memaparkan, Kementerian PUPR sangat berkomitmen untuk menindaklanjuti normalisasi sungai Cikeas dan Cileungsi dan sudah dimasukan dalam rencana aksi.
"Termasuk di dalamnya pengendalian banjir, ruang terbuka hingga kolam retensi," singkatnya.
Sementara iru, Ketua KP2C, Puarman menjelaskan, saat ini perlu dilakukan normalisasi sungai Cikeas dan Cileungsi dengan cara membuat tanggul permanen, pembangunan cekdam dan pembangunan waduk di hulu sungai Cileungsi.
Sayangnya, menurut Puarman, bersamaan dengan bergulirnya kegiatan normalisasi di Kali Bekasi, justru beberapa wilayah di hulu Kali Bekasi lebih berpotensi banjir.
Sebut saja perumahan Vila Nusa Indah 1 dan 2.
"Banjir menjadi lebih parah di dua wilayah itu, meski tinggi mata air di hulu Sungai Cileungsi hanya sekitar 400 cm," jelas Puarman.
Ia menuturkan persoalan utamanya bencana alam banjir beberapa minggu lalu karena kurang memadainya tanggul di wilayah Gunung Putri.
Karena itu, masyarakat di aliran Cileungsi dan Cikeas, khususnya yang bermukim di Vila Nusa Indah I, 2 dan juga 3 berharap pemerintah segera membangun tanggul permanen.
"Saat ini perumahan Pondok Gede Permai sudah membangun tanggul setinggi 420 cm, sementara tidak ada pembangunan tanggul di daerah aliran sungai (DAS) Desa Bojong Kulur, Gunung Putri," tuturnya.
Kepala Bidang Perencanaan BBWS Ciliwung-Cisadane Alun menjelaskan program normalisasi sungai dan akan dibangun di ketiga sungai tersebut.
Dari hasil pengamatan di Tahun 2018, kemudian muncul usulan perlunya dilakukan membuat ulang Detil Engineering Design' (DED), Redesign tersebut membuat BBWS Ciliwung-Cisadane mengubah pendekatan dari restorasi menjadi pengendalian banjir komprehensif.
"Kejadian banjir tahun 2020 membuat kami menyesuaikan DED di Sublbgai Cikeas dan Sungai Cileungsi, di hulu Sungai Cileungsi ada rencana membangun infrastruktur pengendalian banjir. Tepatnya di anak sungai Cibadak," jelas Alun.
Ia melanjutkan ada rencana akan dibangun Waduk Narogong di hulu Cileungsi, di Cikeas ada beberapa lokasi yang juga akan dibangun kolam retensi, pembangunan tanggul dan perbaikan tebing.
"Di DAS Cikeas akan ada kolam retensi di Bendung Kodja dan perumahan Puri Nusapala. Waduk dan Kolam retensi ini untuk mereduksi banjir yang masuk ke aliran Sungai Cikeas dan Cileungsi," pungkasnya. (billy adhiyaksa)