JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ada kabar terbaru dari Bumi Cendrawasih, West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) menolak kepemimpinan Benny Wenda sebagai kepemimpinan kemerdekaan Papua.
Hal ini dilandasi karena perbedaan sikap antara WPNCL dengan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Keputusan itu diambil setelah pemegang mandat WPNCL Ben Yanteo, Pendiri WPNCL Alex Makabori, Anggota WPNCL Zet Giyai dan Panglima TPN OPM WPNCL Terianus Satto melakukan pertemuan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (6/2/2022) lalu.
“Hadir dalam pertemuan tersebut adalah komandan pasukan TPN OPM WPNCL wilayah Tabi, Dance; Staf mabes TPN OPM WPNCL, Jersi; Panglima TPN OPM WPNCL, Terianus Satto; serta Anggota WPNCL Maikel Mandabayan,” kata Ben Yanteo, kemarin.
Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui Deklarasi Saralana 2014, menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP.
Hal ini karena ULMWP sudah tidak sesuai dengan kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif.
“WPNCL menyadari bahwa kepemimpinan ULMWP sudah tak lagi sesuai dengan kesepakatan awal yaitu koordinatif. Oleh karena itu WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda," ucapnya.
Selain itu, Ben Yanteo juga menegaskan bahwa sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang oleh perwakilan WPNCL, namun hingga saat kepemimpinan ULMWP masih dipegang oleh Benny Wenda yang berdomisili di Oxford, Inggris.
Ben Yanteo menegaskan bila pihaknya sudah punya bentuk konstitusi pemerintahan sementara sejak tahun 2003 sebelum adanya ULMWP dan pemerintahan yang dideklarasikan oleh Benny Wenda beberapa waktu lalu.
Selain itu, dalam waktu dekat WPNCL akan melakukan rapat kerja membahas strategi politik pasca pernyataan sikap dimaksud.
Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Irian Jaya adalah pemimpin kemerdekaan ULMWP.
Dia adalah pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia dan tinggal di pengasingan di Inggris Raya.
Pada tahun 2003 dia diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris setelah dia melarikan diri dari tahanan saat diadili.
Kemudian bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Parlemen Eropa.
Pada 2017 ia diangkat sebagai Ketua untuk Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), sebuah organisasi baru yang menyatukan tiga organisasi politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. (*/ham)